Garuda Evaluasi Rute & Tunda Kedatangan Pesawat Baru

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menjadi satu dari tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) besar yang mengalami kerugian di semester pertama tahun ini. Selain Garuda, BUMN raksasa lainnya adalah PT Krakatau Steel Tbk, dan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog).

Pada semester I-2017, maska­pai penerbangan pelat merah tersebut mencatat kerugian bersih sebesar 282 juta dolar AS atau sekitar Rp 3,7 triliun. Jum­lah kerugian itu naik dibanding­kan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 826,6 miliar.

Soal kerugian Garuda ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji bakal melakukan inves­tigasi tata kelola bisnis perusa­haan, sehingga bisa diketahui penyebab kerugian di Garuda.

“Pemerintah akan cari tahu penyebab utama kerugian Gar­uda, apakah karena faktor kalah bersaing, atau karena salah dalam tata kelola perusahaan­nya. Kalau masalahnya di tata kelola, tentu akan kami lakukan perubahan, agar dikelola lebih baik lagi," kata Sri Mulyani.

Akibat kerugian ini, Garuda dipastikan tidak akan menyetor dividen kepada negara pada 2018. Karenanya, pemerintah, akan memonitor secara ketat pengelo­laan BUMN ke depan agar lebih profesional, termasuk keputusan investasi untuk perusahaan.

"Keputusan investasi harus te­pat agar tidak merugi. Kami juga monitor terus masalah dividen, jangan sampai porsinya habis diambil jajaran komisaris dan pengurusnya. Tidak hanya untuk diri sendiri, buat bayar gaji ke-13 sampai ke-17. BUMN harus diu­rus atau dikelola dengan baik," tegas Sri Mulyani.

Menteri BUMN Rini Soemar­no mengatakan, saat ini pihaknya sedang menganalisa penyebab kerugian Garuda. Termasuk menganalisa rute-rute penerban­gan Garuda, apakah mengun­tungkan atau merugikan.

"Sedang kita proses untuk cari tahu akar masalahnya. Karena itu kita kan sedang menstrukturi­sasi rute-rute. Kita lihat kembali, kita analisa, mana yang rugi dan mana yang untung," ujar Rini.

Selain evaluasi rute penerban­gan, Garuda juga sedang fokus menjual saham perdana (Initial Public Offering/IPO) anak usaha mereka, yaitu PT Garuda Main­tenance Facility (GMF).

"Dengan demikian, diharap­kan bisa merestrukturisasi induk usahanya. GMF akan listing sebelum akhir tahun. Kami harap kinerja keuangan Garuda bisa semakin membaik saat tu­tup buku 2017," tutur Rini.

Direktur Utama Garuda Pahala NMansury mengatakan, untuk memperbaiki kinerja keuangan, Garuda berencana melakukan pe­nundaan kedatangan pesawat baru, mulai dari semester I/2017 hingga 2019. Meski begitu, rencana pen­gadaan pesawat (fleet plan) sampai 2020 masih tetap sama.

"Pengadaan sebenarnya tidak berubah. Hanya saja, waktu kedatangannya akan ditunda. Kami su­dah bicarakan dengan produsen pesawat, agar delivery pesawat pada 2017-2019 ditunda," tuturnya.

Budaya Mewah

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai, keru­gian ini dikarenakan budaya 'mewah' yang dimiliki oleh Gar­uda Indonesia. "Garuda itu pu­nya culture, kalau krunya tinggal di hotel itu harus hotel bintang 5. Pakai baju batik harus sama. Wine-nya juga harus mahal. Ini budayanya yang susah diubah. Budayanya sudah begitu," kata Agus di Jakarta, Kamis (15/6).

Selain itu, adanya persaingan antar maskapai penerbangan juga mempengaruhi keuangan perusahaan pelat merah ini. Mengingat, banyak aturan yang harus dipatuhi oleh maskapai.

Kerugian juga disebabkan sejumlah faktor. Di antaranya, biaya operasi yang naik 21,3 persen, terutama bahan bakar yang melonjak 54 persen dari 189,8 juta dolar AS pada kuartal I-2016 menjadi 292,3 juta dolar AS dalam periode sama 2017.

"Juga rute, kita ada 33 bandara internasional. Orang Amerika atau Eropa mau ke Sumatera Utara naik Singapore Airlines. Harusnya transit di Jakarta dulu. Tapi ini bisa langsung karena su­dah bandara internasional. Jadi Garuda itu market-nya habis oleh asing," imbuhnya.

Ketua BPP HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Anggawira meminta Kemente­rian BUMN segera mengambil langkah strategis demi menye­lamatkan maskapai penerbangan kebangaan Indonesia tersebut dari pailit dan kebangkrutan.

"Pemerintah harus memikir­kan solusi agar kerugian tidak semakin mendalam. Mungkin pemerintah dalam hal ini Ke­menterian BUMN harus ada langkah konkret," ujar Ang­gawira di Jakarta. ***