Muhammad Romahurmuziy/Net
. Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy mengapresiasi Pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang dengan mudah mampu masuk ke wilayah diplomatis Rohingya, Myanmar.
Menurutnya, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tentu bukan hal mudah untuk sampai di sana. Apalagi negara muslim lain seperti Turki yang selama ini sangat mengecam aksi militer Pemerintah Myanmar seperti yang dilakukan Pemerintah Indonesia tak memiliki aspek diplomatik di Rohingya.
"Itu tidak mudah," tegas Romi sapaan akrab Muhammad Romahurmuziy disela-sela kunjungan kerja di Gorontalo, Senin (4/9).
Untuk itu, Romi menghimbau agar sikap seperti Pemerintah Indonesia sekarang ini harus bisa terus dipertahankan. Diharapkannya, Pemerintah Indonesia juga bisa membuka pintu bagi negara muslim lainnya untuk bisa melakukan hubungan diplomatis seperti yang dilakukan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.
Menlu Retno merupakan pihak yang terus melakukan komunikasi intensif dengan pihak Myanmar. Tidak tanggung-tanggung, advisor Menlu Retno adalah mantan Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Kofi Annan.
Menurut Romi, berdasarkan temuan dari tim pencari fakta PBB, Pemerintah Myanmar telah membiarkan terjadinya
genocide terhadap etnis Rohingya yang telah berlangsung puluhan tahun. Dia pun mengecam keras tindakan Pemerintah Myanmar itu.
"Ini satu hal yang tentu kami kutuk sebagai sebuah tindakan yang anti kemanusiaan dan anti perdamaian," sesalnya.
Lebih lanjut Romi menegaskan bahwa PPP mengusulkan agar Indonesia bisa memprakarsai usulan kepada Dewan Keamanan PBB untuk menempatkan tentara penjaga perdamaian di Rakhine State, Myanmar.
"Jadi pemerintah sebaiknya segera menyampaikan perlunya penempatan tentara perdamaian di Rakhine State, karena kejadian yang berlangsung dua pekan terakhir ini bukan baru-baru ini saja, tapi sudah berlangsung dalam kurun waktu puluhan tahun sejak tahun 1962," harap Romi.
Selanjutnya, Romi pun menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak berlaku seperti Myanmar yang membawa kebencian sektarian.
"Karena apa yang terjadi di Myanmar sana dalam bentuk kebencian sektarian, sama sekali tidak ada hubungannya dengan sentimen sektarian yang ada di Indonesia," pungkas anggota DPR ini.
[rus]
