Berita

Febri Diansyah/RMOL

Hukum

KPK Mulai Telusuri Transaksi Haram Perusahaan di Kasus e-KTP

SENIN, 04 SEPTEMBER 2017 | 19:29 WIB | LAPORAN:

Sejumlah nama baru dari pihak swasta mulai diperiksa oleh penyidik KPK terkait korupsi KTP elektronik. Tujuannya, menelusuri sejumlah transaksi oleh perusahaan yang diduga dilakukan berkaitan dengan korupsi e-KTP.

"Untuk kasus KTP elektronik info yang kita dapatkan dari penyidik memang kita sedang lakukan pemeriksaan terhadap pihak swasta, beberapa adalah nama baru," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Senin (4/9).

"Kami gunakan mulai lebih jauh pendekatan follow the money yaitu kita lebih melihat saat ini terkait dengan transaksi keuangan yang diduga terkait dengan kasus KTP elektronik."


Selain kepemilikan aset sejumlah pihak, penelusuran transaksi keuangan itu juga dilakukan untuk menyelidiki ke mana saja aliran dana e-KTP mengalir.

Dari beberapa penggeledahan dan penyitaan yang telah dilakukan, KPK juga mendapatkan tambahan informasi baru.

"Beberapa penggeledahan dan disita sejumlah barang bukti elektronik komunikasi yang ada, kami dapatkan info yang baru. Jadi kami mulai dapatkan info yang lebih kuat," kata Febri.

Adapun empat hari lalu, penyidik menggeledah rumah dari dua orang pihak swasta. Yakni, mantan Direktur Produksi PNRI, Yuniarto dan Dirut PT Quadra Solution, Anang Sugiana.

Penggeledahan rumah Yuniarto dilakukan di kecamatan Pulo Gadung. Sementara kediaman Anang Sugiana berada di Grogol.

"Dari penggeledah, penyidik menyita sejumlah barang bukti ada dokumen-dokumen terkait KTP elektronik dan barang-barang elektronik. Dari sana akan dipelajari barang-barang bukti tersebut," pungkasnya. [sam]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya