Berita

Net

Hukum

Diancam, Komisi III Laporkan Agus Rahadjo Ke Bareskrim

SENIN, 04 SEPTEMBER 2017 | 17:57 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Ancaman Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahadjo menjerat seluruh anggota Pansus KPK dengan pasal 21 Undang-Undang Tipikor atas tuduhan menghalangi proses penanganan kasus KTP-el berbuntut panjang. Pasalnya, Komisi III DPR RI berencana melaporkan balik Agus.

Anggota Komisi III Arsul Sani menyebut, sikap Agus itu semakin menguatkan dugaan pihaknya bahwa dia menyalahgunakan wewenang atau abuse of power dalam memimpin institusi penegak hukum. Arsul memastikan Komisi III DPR sudah menyiapkan laporan balik atas ancaman Agus tersebut.

"Jadi di Komisi III semakin berkembang wacana untuk melaporkan Ketua KPK Agus Raharjo Ke Bareskrim Polri, ada pasalnya," kata anggota Pansus KPK itu saat ditemui di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (4/9).


Asrul menjabarkan bahwa gaya komunikasi Agus tidak seperti pimpinan penegak hukum lain. Contohnya Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang kooperatif dengan siapapun, khususnya DPR.

Tito, sambungnya, selalu mau duduk bersama untuk mencari jalan keluar demi kepentingan bangsa dan negara. Bahkan, saat posisi Polri tersudut sekalipun akibat beberapa persoalan, Tito selalu melakukan komunikasi dan tidak pernah mengeluarkan ancaman.

"Pak kapolri tentu lebih bisa (mengancam) karena punya 425 ribu pasukan dengan berbagai senjata api. Tapi Beliau tidak pernah mengancam seperti Ketua KPK Agus Raharjo," jelas Asrul.‎

Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menambah, ancaman Agus tidak sejalan keinginan Presiden Joko Widodo agar tidak ada lembaga negara yang absolut tanpa bisa dikontrol.

"Dalam pidato 16 Agustus 2017 lalu beliau (Jokowi) mengatakan bahwa tidak ada lembaga yang absolut atau tidak bisa dikontrol," pungkas Arsul. [wah]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya