Berita

Hukum

Masinton: KPK Tidak Boleh Lagi Horor Dan Menakut-nakuti

SENIN, 04 SEPTEMBER 2017 | 15:03 WIB | LAPORAN:

Politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, menantang Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, untuk menahan dirinya.

Bahkan, dengan membawa koper, ia mendatangi Gedung KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, untuk mempermudah aparat lembaga itu jika ingin menahannya.

Menurut Masinton, ia menantang ditahan karena Agus Rahardjo pernah menyatakan bahwa Panitia Khusus DPR RI untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus KPK) adalah ilegal.


Bahkan, lanjut Masinton, Agus mengancam akan menjerat Anggota Pansus KPK dengan pasal pidana karena dianggapnya menghalang-halangi proses hukum penyidikan perkara tindak pidana korupsi atau yang disebut obstruction of justice.

Masinton sendiri adalah pemegan jabatan Wakil Ketua Pansus KPK yang berasal dari Fraksi PDIP dan bertugas di Komisi III DPR RI.

"Saya datang kemari, saya mau pertanggungjawabkan tuduhan itu dan saya mau minta rompi (tahanan) KPK. Saya minta saudara Agus turun kemari, bawa rompi KPK agar kita gelar keadilan ini secara terbuka," ujar Masinton di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (4/9).

Lebih lanjut, Masinton menegaskan bahwa selama ini Pansus KPK di Senayan tidak pernah melakukan intervensi atau menghalang-halangi proses penyidikan perkara di KPK.

Menurut Masinton, pernyataan Agus seolah-olah memberikan tekanan bahwa KPK memiliki kuasa untuk menangkap siapapun yang diduga menghalangi penyidikan kasus yang tengah ditanganinya.

Ia katakan lagi, Pansus KPK bekerja secara konstitusional, berdasarkan UUD dan diatur perundang-undangan.

"Menegakkan hukum itu dilakukan untuk menciptakan keadilan, bukan menciptakan kesemena-menaan, apalagi menciptakan negara horor. Tidak boleh lagi ada horor, menakut-nakuti, menggertak, fase itu sudah kita lalui. Sekarang adalah fase keterbukaan dan fase pertanggungjawaban," tambah Masinton. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

324 Hunian Layak untuk Warga Bantaran Rel Senen Rampung Juni 2026

Senin, 06 April 2026 | 18:15

Kasus Amsal Sitepu Harus jadi Refleksi Penegakan Hukum

Senin, 06 April 2026 | 17:59

WFH Jumat Tak Boleh Ganggu Produktivitas

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Putri Zulhas Ngaku Belum Tahu Gugatan Pengosongan Rumah

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Petinggi Tiga Travel Haji Dicecar KPK soal Perolehan Keuangan Tidak Sah

Senin, 06 April 2026 | 17:37

Konversi LPG ke Jargas

Senin, 06 April 2026 | 17:25

Prabowo Naikkan Target Bedah Rumah Tahun Ini Jadi 400 Ribu Unit

Senin, 06 April 2026 | 17:21

Impor Sparepart Pesawat dapat Insentif Bea Masuk Nol Persen

Senin, 06 April 2026 | 17:12

Sahroni Cabut Laporan Terhadap Influencer Indira dan Rena

Senin, 06 April 2026 | 16:59

PB Orado: Turnamen Domino Jatim Fondasi Menuju Kejurnas

Senin, 06 April 2026 | 16:55

Selengkapnya