Kabinet Jokowi Alami Deklinasi

Menjelang tahun politik, Pilkada 2018 dan Pemilu/Pilpres 2019, ibarat pesawat terbang, Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo mengalami deklinasi atau penurunan ketinggian dan kecepatan jelajah.

"Deklinasi terjadi di semua lini," ujar Ketua Umum Putra Jawa Kelahiran Sumatera, Sulawesi dan Maluku (Puja Kessuma) Suhendra Hadi Kuntono di Jakarta, Senin (4/9).

Ia lalu merujuk contoh sejumlah pelambatan, antara lain pembangunan sejumlah bandar udara yang belum juga dimulai, padahal peletakan batu pertama sudah dilaksanakan tujuh bulan lalu, seperti Bandara Kulonprogo, DIY.

"Yang masih on the track hanya Budi Karya Sumadi (Menteri Perhubungan), Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri), Rini Soemarno (Menteri BUMN), Ignasius Jonan (Menteri ESDM), dan Tito Karnavian (Kapolri). Ibarat sekrup, yang lain sudah mengendur," jelas pendiri Asosiasi Pekerja Bawah Air Indonesia (APBAI) ini.

Hal itu, kata Suhendra, tak lepas dari partai politik yang menempatkan kader-kadernya di kabinet, yakni 14 dari 34 menteri, sehingga mereka bekerja dengan loyalitas ganda serta agenda yang tidak selalu selaras dengan visi-misi atau Nawacita Presiden.

"Kini fokus mereka terbagi ke parpol menjelang Pilkada, Pemilu dan Pilpres. Kebijakan Presiden banyak yang patah di tengah jalan karena tak ada yang mengamankan sampai ke bawah," katanya lagi.

Di sisi lain, lanjut Suhendra, banyak kepala daerah pragmatis dan membuat perda dengan copy paste dari daerah lain, tak berbasis kearifan lokal. Ia mensinyalir, menurunnya kinerja kabinet sudah disadari Jokowi.

"Deklinasi tak perlu terjadi jika Presiden memiliki 'intelijen' yang terintegrasi, aktif dan memahami anatomi masalah yang dihadapi kabinet. Fungsi 'intelijen' bukan kuratif, melainkan preventif. Mengamankan kebijakan Presiden itu mutlak dan wajib hukumnya, tanpa reserve," papar Ketua Kelompok Kerja Perancangan Formulasi Peraturan Daerah Nasional 2016 bentukan Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan inisiatif Puja Kessuma menyikapi moratorium dari Presiden Jokowi terkait ribuan perda bermasalah tersebut.

Menurut dia, hal tersebut diperparah dengan konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan DPR RI, termasuk di internal lembaga antirasuah antara Direktur Penyidikan Aris Budiman dan penyidik senior Novel Baswedan. "Kalau sesama lembaga negara saling menggugat, atau terjadi konflik internal maka habislah energi bangsa ini. Kapan mau bekerja?" tanyanya.

Suhendra juga menyoroti kosongnya kursi wakil jaksa agung selama dua tahun pasca-mundurnya Andi Nirwanto, yang tentu saja menghambat laju Kejaksaan Agung dalam memberantas korupsi 'berlomba' dengan KPK dan Polri. "Makin sempurnalah deklinasi Kabinet Kerja," urai mantan Ketua Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Indonesia-Vietnam ini.

Sorotan berikutnya soal Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Pengelola Migas Rakyat Aceh (BPMRA) yang tak kunjung ditindaklanjuti Kementerian Keuangan sehingga untuk berkantor saja, Kepala BPMRA Marzuki Darhan menumpang di ruangan 4x4 meter yang dipinjamkan SKK Migas. Pun hambatan investasi yang dialami Penanam Modal Asing (PMA) seperti dari Tiongkok dan Rusia yang terjadi akibat tidak sinkronnya aturan pemerintah pusat dan daerah.

Namun semua persoalan itu, menurut Suhendra dapat diatasi karena Jokowi memiliki kemampuan di luar nalar yang luar biasa, dan itu menjadi peringatan bagi lawan-lawan politiknya untuk tidak coba-coba menjatuhkannya.[wid]