Ini Duduk Perkara Konflik Rohingya Versi Dubes RI di Myanmar

Duta Besar (Dubes) RI untuk Myanmar Ito Sumardi mengimbau masyarakat Indonesia untuk tidak emosi menyikapi kasus yang terjadi di Rakhine. Masyarakat, sambungnya, harus cermat dalam mencari fakta-fakta obyektif.

Ia kemudian menjabarkan duduk perkara awal mula konflik di Rakhine kembali meletus. Menurutnya, situasi di Rakhine Utara yang sebagian besar dihuni masyarakat etnis Rohingya, yang berasal dari Bangladesh memanas pasca penyerangan terhadap 30 pos polisi dan 1 markas tentara secara serentak.

Penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok etnis Rohingya yang tergabung dalam militan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) itu menewaskan 72 orang yang terdiri dari, 59 militan dan 12 aparat keamanan.

"Mereka membunuh beberapa polisi dan tentara, serta membakar beberapa mobil polisi, kemudian juga menyerang pemukiman penduduk yang mengakibatkan jatuhnya korban masyarakat tidak berdosa," tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu (3/9).

Bersama masyarakat, aparat keamanan Myanmar kemudian melakukan operasi pemulihan keamanan dan mendapatkan perlawanan yang kuat dari ARSA. Aksi ini mengakibatkan terjadinya pengungsian besar-besaran etnis Rohingya yang sudah sangat lama mendiami wilayah Rakhine Utara yang menurut versi pemerintah ilegal, dan penduduk warga negara Myanmar di area tersebut.

"Permasalahan Rohingya adalah sebagian dari permasalahan domestik yang ada di Myanmar. Di Rakhine, konflik etnis tidak hanya oleh Rohingya, tapi dengan sesama agama Buddha yang ada di kelompok Arakan Independen Army dan berbatasan dengan China," terangnya.

Ito menyimpulkan bahwa yang terjadi saat ini merupakan reaksi dari pemerintah Myanmar dalam rangka memulihkan keamanan di Rakhine. Meski di satu sisi, aksi tersebut menyebabkan gelombang pengusiran hingga berujung pada pembunuhan dan pengungsian ribuan etnis rohingya.

"Ekses dari pertempuran antara aparat keamanan pemerintah Myanmar dan gerombolan bersenjata ARSA, pasti memiliki konsekuensi jatuhnya korban masyarakat di kedua belah pihak," pungkasnya. [ian]