Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) prihatin dan menyesalkan terjadinya konflik sosial-politik di Myanmar yang berujung pada pembantaian etnis Rohingya.
Ketua Umum DPP KNPI M. Rifai Darus menjelaskan, militer Myanmar telah melakukan genosida terhadap etnis Rohingnya setelah sebelumnya pemerintah menerapkan kebijakan isolatif dan diskriminatif begitu lama terhadap etnis muslim yang mayoritas menghuni wilayah Rakhine tersebut.
"Saat ini 1,1 juta warga muslim Rakhine masih hidup dalam situasi yang tak aman. Mereka berada di antara gerakan militan Harakah al-Yakin serta serangan tentara," kata Rifai kepada wartawan di Jakarta, Minggu (3/9).
Sementara mereka yang berada di pengungsian juga tidak lebih baik nasibnya. Laporan WHO, badan PBB urusan kesehatan, pada awal tahun ini lebih dari 80 ribu anak usia di bawah lima tahun yang berada di pengungsian di Bangladesh berada dalam kondisi kelaparan.
Untuk itu, DPP KNPI meminta pemerintah Indonesia, ASEAN dan PBB melihat bahwa unsur kejahatan kemanusiaan yang dilakukan pemerintah Myanmar tidak sebatas pada operasi militer semata. Tetapi juga kebijakan diskriminatif yang membawa penderitaan begitu lama bagi etnis Rohingya.
"Kami mendesak Dewan Keamanan PBB untuk tidak membiarkan aksi persekusi pemerintahan Myanmar terhadap etnis Rohingya berkepanjangan. Mengingat, konflik di Myanmar berpotensi mengancam stabilitas ekonomi, sosial, politik, ketahanan dan keamanan di kawasan Asia Tenggara," jelas Rifai.
KNPI juga akan menggalang dukungan jaringan pemuda regional dan internasional untuk solidaritas kemanusiaan etnis Rohingya.
Terkait hal itu, DPP KNPI bersama jaringan pemuda ASEAN akan melakukan langkah antara lain membentuk tim lintas negara guna melakukan penanganan terhadap pengungsi Rohingya yang terjebak dalam konflik. DPP KNPI dan jaringan pemuda ASEAN juga akan mendesak kepada otoritas ASEAN untuk menyediakan wilayah-wilayah khusus yang dijadikan daerah penampung para pengungsi Rohingya.
"Kami meminta kepada pemerintah Indonesia untuk fokus pada penanganan pengungsi dan mendesak negara-negara ASEAN untuk bertindak dan bergerak bersama menghentikan aksi kekejaman pemerintah Myanmar," tegas Rifai.
[wah]
