Berita

Zainudin Ahpandi/Net

Politik

Pemuda Muhammadiyah Minta Pemerintah Sediakan Pulau Untuk Rohingya

MINGGU, 03 SEPTEMBER 2017 | 12:28 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pembantaian secara sistematis telah dilakukan oleh pemerintah Myanmar kepada ribuan etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar. Mereka memperlakukan manusia layaknya hewan.

Begitu kesal Ketua Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah Zainudin Ahpandi kepada redaksi, Minggu (3/9).

Menurutnya, aksi yang ditunjukkan oleh biksu Ashin Wirathu, Panglima Militer Minaung Hlaing, dan peraih nobel perdamaian Aung San Suu Kyi memperlihatkan bahwa mereka seperti manusia yang kehilangan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan.


"Saya kira semua orang akan sangat marah melihat genosida ini baik seorang muslim maupun non muslim yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius dan tatanan agamanya," tegasnya.

Atas alasan itu jugam, Zainudin mendesak agar pemerintah segera memberhentikan sementara hubungan diplomatik dengan Myanmar. Termasuk menarik kedubes RI dari Myanmar. Selain itu, Pemuda Muhammadiyah juga mendesak agar Myanmar dikeluarkan dari anggota ASEAN.

"Kami juga mendesak agar ditarik kembali nobel perdamaian Aung San Suu Kyi dan mendesak agar Biksu Ashin Wirathu, Min Aung Hlaing dan Aun San Suu Kyi diadili secara internasional karena telah melanggar HAM berat," sambungnya.

Sementara kepada pemerintah Indonesia, Zainudin meminta pemerintah menyediakan sebuah tempat untuk menampung keberadaan pengungsi Rohingya yang kini tinggal di perbatasan Bangladesh. Salah satu caranya, dengan menyediakan pulau khusus bagi mereka.

"Kita mempunyai ribuan pulau, maka itu kami mendesak Pemerintah Indonesia untuk menyediakan sebagian pulau untuk para pengungsi," tegasnya.

Zainudin menjelaskan bahwa membela Rohingya merupakan bagian dari amanat Pancasila,

"Siapa kemarin yang berteriak-teriak 'Saya Pancasila', tetapi matanya buta melihat penderitaan Rohingya," pungkasnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya