Joko Widodo/Biro Komunikasi Presiden RI
Etnik Rohingya sudah berabad-abad lamanya menempati teluk Benggal. Di seberang barat wilayah kehidupan mereka dihuni oleh bangsa Bangladesh dan di timur bangsa Burma.
Sebelum Burma merdeka 1942 oleh kerajaan Inggris, etnik Rohingya telah menghuni lama di wilayah rakhine yang sekarang disebut Rakhine State. Mereka adalah suku Benggal penghuni selatan dan penghuni utara suku bangsa austro Asia atau Thai Khadal yang kebanyakan menyebut suku bangsa Sino Tibetian.
Demikian diceritakan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigai dalam keterangannya kepada redaksi, Minggu (3/9).
Namun kini, mereka terusir dari negerinya. "Apa yang salah dengan mereka sehingga ribuan etnik Rohingya terusir dari negerinya, Rakhine State," tanya Pigai.
Saat ini ribuan manusia perahu menyeberangi samudera India, teluk Bengali dan laut Andaman yang terkenal ganas hanya untuk mencari hidup dan kehidupan.
Di saat suasana tragedi bangsa muslim Rohingya menurut Pigai, sangat naif jika Indonesia diam seribu bahasa. Jokowi berpangku tangan, bahkan ia menangkap kesan membiarkan tanpa intervensi kemanusiaan.
"Kita tidak mampu melakukan perang diplomatik dengan Myanmar. Seharusnya kita tingkatkan tekanan diplomatik untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan terhadap umat muslim oleh pemerintah Myanmar," tegasnya.
Pigai mengingatkan, politik luar negeri Indonesia adalah aktif. Artinya, aktif menciptakan perdamaian dunia. Sebagai negara ASEAN dan muslim terbesar dunia, Pigai mengatakan, pemerintah Indonesia jangan takut mengambil risiko untuk menekan pemerintah Myanmar.
"Sekali lagi pemerintah jangan takut tekan pemerintah Myanmar hanya karena terikat dengan traktat ASEAN yang non intervensi urusan domestik," imbuh Pigai.
Pada saat ini, lanjut Pigai, Jokowi harus belajar dari pengalaman Sukarno. Meskipun Sukarno dan Nehru adalah sahabat karib, bahkan India menyediakan tanah lima hektar untuk kantor kedutaan besar di Canakyapuri, New Delhi. Namun ketika perang India dan Pakistan 1965, Sukarno mengirimkan kapal perang Angkatan Laut bantu Pakistan karena solidaritas Islam. Bahkan Sukarno memusuhi Nehru yang sahabat karibnya.
"Kalau Sukarno saja bisa meninggalkan persahabatan dengan Nehru India, mengapa Jokowi begitu takut terhadap Myanmar? Apakah Jokowi memang membawa agenda internasional untuk menghancurkan umat muslim? Mengapa tidak bisa mengambil sikap tegas dengan memutuskan hubungan diplomatik?" kata Pigai.
Pigai menambahkan, semua negara di dunia ini memiliki kewajiban untuk memerangi kejahatan kemanusiaan sebagai tindakan yang tidak disukai umat manusia di dunia (
hostis humanis generis).
"Oleh karena itu tidak ada yang salah kalau bangsa ini secara aktif berperan menciptakan perdamaian abadi di Myanmar Selatan," tukas Pigai.
[wid]
