Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengutuk tindak kekerasan terhadap warga sipil Rohingya dan mendesak pemerintah Myanmar untuk menghentikan persekusi tersebut.
"Pemerintah Myanmar memiliki tanggung jawab untuk melindungi penduduknya dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dinyatakan dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 60/1," tegas Ketua YLBHI Asfinawati melalui keterangan tertulis, Sabtu (2/9).
YLBHI, kata Asfinawati, memahami bahwa kekerasan bersenjata terhadap Rohingya dipicu oleh serangan kelompok bersenjata di negara bagian Rakhine terhadap 12 pos perbatasan yang menewaskan 12 petugas keamanan.
"Namun yang sangat kami kecam adalah serangan balik yang dilakukan tanpa membedakan antara kelompok bersenjata dan warga sipil yang tidak ikut ambil bagian dalam pertempuran," kata dia.
Ia mengatakan, persekusi, diskriminasi, dan perlakuan terhadap minoritas Rohingya telah mencapai kejahatan terhadap kemanusiaan menurut tim pencari fakta PBB yang dipimpin oleh Koffi Annan. Oleh karena itu, lanjut Asfinawati, kasus ini perlu ditangani dengan menggunakan perspektif dan mekanisme hak asasi manusia internasional.
"Pelakunya harus dituntut berdasarkan hukum pidana internasional atas kesalahan mereka dan korbannya harus mendapatkan pemulihan," kata dia.
Dikatakannya, isu kedaulatan dan urusan dalam negeri tidak berlaku lagi karena kejahatan terhadap kemanusiaan mensyaratkan adanya kewajiban yang mengikat secara internasional.
"Kami percaya bahwa perdamaian esensial di Myanmar terutama di Rakhine hanya dapat terwujud apabila Pemerintah Myanmar mengakhiri persekusi terhadap Rohingya," kata Asfinawati.
Lebih lanjut, pemerintah Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional haruss mendorong dan membantu Myanmar untuk melaksanakan tanggung jawab ini dan mendukung PBB dalam membangun peringatan dini. YLBHI mengingatkan pemerintah dan DPR untuk mendesak Pemerintah Myanmar agar selalu mematuhi hukum hak asasi manusia internasional baik untuk perlindungan maupun reparasi bagi korban.
"Pemerintah Indonesia harus mengupayakan untuk mengadili pelaku kejahatan perang dari kedua belah pihak," demikian Asfinawati.
[san]
