Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham akan mengkaji aksi Persatuan Ulama Purwakarta yang meminta agar partai beringin tidak mencalonkan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat pada 2018 mendatang.
Menurut Idrus, kajian perlu dilakukan untuk mendalami kemurnian aspirasi tersebut. Ini lantaran di satu sisi ia kuatir ada kepentingan dan pihak lain yang menunggangi para ulama tersebut.
Menurutnya, di saat momen pilkada, sulit membedakan antara saran yang benar-benar dari aspirasi kelompok masyarakat dengan saran dari kelompok yang bersebrangan dengan Dedi.
"Apakah betul (yang demo Dedi Mulyadi) itu kiai. Kami lihat dulu, atau ini bentuk politik. Karna itu seluruh aspirasi tidak secara merta. Kami terima, kami kaji siapa orangnya motivasinya ada di belakangnya, kepentingan siapa yang dibawa. Karena sudah masuk pada tahun politik, mana objektif dan mana subjektif itu susah (dibedakan)," ujarnya di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (1/9).
Meski telah mendapat laporan dari para ulama di Purwakarta, Partai Golkar tetap memprioritaskan Dedi Mulyadi dalam Pilkada Jawa Barat, baik sebagai bakal gubernur maupun wakil gubernur.
"Dedi yang kami prioritaskan, karena Dedi ini sebagai Ketua DPD Jabar. Akselerasinya luar biasa, komunikasi politiknya cair dan mendasar perhatian kepada rakyat sangat luar biasa," tegas Idrus.
Persatuan Ulama Purwakarta sempat menyambangi Kantor DPP Partai Golkar. Para ulama melaporkan tindak tanduk Dedi yang dianggap meresahkan.
Ketua Persatuan Ulama Purwakarta Asep Djamludin mengatakan bahwa hasil muzakarah para ulama, pesantren dan ormas Islam di Purwakarta menyatakan Dedi tidak layak menjadi Cagub Jabar lantaran dianggap banyak melanggar kaidah Islam.
"Ulama itu sangat sayang kepada umat, bagaimana nanti umat diarahkan berbuat kemusyrikan kalau Dedi terpilh," kaa Asep di DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (30/8).
[ian]
