Berita

Pengungsi Rohingya/net

Politik

PP Nasyiatul Aisyiah: Pemerintah Harus Segera Beri Saksi Tegas Untuk Myanmar

JUMAT, 01 SEPTEMBER 2017 | 19:37 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah (NA) mengutuk keras kejahatan kemanusiaan dan tidak beradab oleh pemerintah dan masyarakat Myanmar terhadap etnis Rohingya.

"Mengutuk keras atas dasar pelanggaran Hak Asasi Manusia dan tidak bisa dibenarkan dalam bentuk apapun kejadian pembunuhan masal terhadap etnis Rohingya," kata Ketua Umum PP NA, Siti Noordjannah Djohantini melalui keterangan tertulis kepada redaksi, Jumat (1/9).

Menurut Siti, sebagian korban pembunuhan masal ini adalah kaum perempuan dan anak yang tidak berdosa. Kegiatan ini sangat tidak bisa ditolerir.


"Bahwa membunuh 1 orang anak saja sama dengan membunuh generasi apalagi korban anak yg demikian banyak," kata Siti.

Untuk itu, PP NA mendesak pemerintah Indonesia segera bertindak secara diplomatis dan kemanusiaan agar tidak semakin banyak korban berjatuhan lagi.

"Termasuk untuk segera memberikan sangsi diplomatis terhadap kedutaan besar Myanmar di Indonesia. Dan menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk menampung dan melindungi pengungsi Rohingya yang mencari tempat perlindungan," tegas Siti.

PP NA juga menyerukan kepada pemimpin negara negara Islam yg tergabung dalam OKI ataupun di luar itu sesuai konsorsiumnya untuk bersatu membantu pengungsi Rohingya dan korban yang masih ada di Myanmar dan juga secara diplomatis untuk memberikan dukungan sanksi hukum dunia kepada Myanmar.

"Mengajak seluruh elemen umat Islam untuk selalu mendoakan muslim Rohingya dan membantu dalam bentuk apapun sebagai bentuk kepedulian sesama Muslim," demikian Siti.[san]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya