Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Agung Laksono mengaku sebenarnya tak setuju Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG), Ahmad Doli Kurnia dipecat.
"Tapi DPP kan punya pertimbangan lain," ujar Agung kepada wartawan di Jakarta, Jumat (1/9).
Diakuinya memang DPP berwenang memecat anggotanya sepanjang dianggap mengganggu dan bertentangan dengan kebijakan partai. Tapi pemecatan itu harus sesuai prosedur yang benar.
Karena penasaran, ia lantas bertemu Doli dan menanyakan ihwal pemecatannya.
"Dia bilang 'saya (Doli) tidak pernah diundang tidak pernah diminta datang'," bebernya meniru ucapan Doli.
Doli mengaku hanya menerima surat teguran. "Saya cek ke Novanto saya cek ke Idrus Marham, terus saya cek ke Roem Kono."
"Sudah, sudah saya panggil secara lisan untuk bertemu, tapi bahkan tadi juga tawari dapat posisi yang bagus di DPP. Sudah ditawari oleh si Idrus Marham, sudah sempat ditawari. Saya sebenarnya wallahu alam tapi itulah kata Pak Idrus pada saya," ungkapnya.
Berdasar penjelasan Idrus, kata Agung, Doli dipecat karena tidak mematuhi 7 butir kesepakatan hasil rapat pleno DPP Golkar. Utamanya terkait status tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP yang disandang Novanto. Di mana ada butir yang menyebutkan bahwa Munaslub Golkar hanya akan diselenggarakan pada akhir masa jabatan ketum sekarang, dan tidak ada pengangkatan Plt.
"Tetap ketuanya mas Novanto," tegas Agung.
Nah, sikap Doli yang memimpin unjuk rasa di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) dinilai Idrus sebagai bentuk pembangkangan.
"Apalagi dikaitkan dengan ketua MA. Sidang doktor itu. Malah menuding ada pertemuan. Itu yang dijadikan dasar kuat DPP," tambahnya.
"Saya juga nggak ngerti mana yang benar. mudah mudahan, sebagai juga , Kosgoro saya juga prihatin," lanjutnya.
Ditanya kemungkinan ada langkah mediasi Doli dan DPP, Agung menyatakan hal itu bisa ditindaklanjuti keduanya, Terlebih Doli dan Idrus saling mengenal baik.
"Saya kira kalau mediasi-mediasi, keduanya bisa berkomunikasi langsung
kok. Bisa telepon
kan. Kalau dua pasukan yang tidak bisa berkomunikasi mungkin perlu mediasi. Tapi
kan sesama teman sendiri mungkin bisalah. Langsung saja. Yang penting buat saya kewenangan itu memang digunakan jangan sewenang-wenang dan bisa dipahami dan cepat diambil dan kemudian pada waktunya kalau dipandang untuk bersatu kembali kan lebih baik," pungkas Agung.
[wid]
