Berita

Pengungsi wanita Rohingya/net

Politik

Usir Dubes Myanmar, Bukan Cuma Bilang Prihatin

JUMAT, 01 SEPTEMBER 2017 | 08:12 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pembantaian sistematis terhadap warga minoritas muslim Rohingya di Rakhine, Myanmar, tidak boleh disikapi cuma dengan seruan atau kutukan dari pemerintah Indonesia.

Militer di bawah rezim partai yang dibidani Aung San Suu Kyi membasmi orang Rohingya dengan dalih memberantas terorisme. Padahal, yang terjadi di depan mata adalah genosida.

"Muslim Rohingya sedang dimusnahkan dan ini terjadi tidak jauh dari Jakarta. Namun, yang keluar dari mulut pemerintah kita cuma seruan hentikan kekerasan dan keprihatinan. Kebiadaban mereka harus diprotes dengan aksi nyata. Usir Dubes Myanmar dan tarik Dubes kita. Tangguhkan semua kerjasama dengan Myanmar," ujar politikus Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI), Fahira Idris, dalam keterangan persnya, Jumat (1/9).


Menurut dia, Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara bisa bersikap lebih keras terhadap Myanmar. Apa yang dilakukan Pemerintah Myanmar terhadap Muslim Rohingya sudah di luar batas kemanusian sehingga harus ada tekanan terutama oleh negara-negara Asean dan dunia. Rezim Aung San Suu Kyi, yang merupakan peraih nobel perdamaian, tak lebih baik bahkan lebih buruk dari junta militer yang dulu dilawannya.

"Ini ironi paling memalukan dalam sejarah perabadan modern manusia karena peraih nobel perdamaian yang sekarang menjadi penguasa diam saja melihat pembantaian di negaranya. Harus ada gerakan global untuk mengusut kekejaman militer Myanmar karena melakukan pembantaian terhadap Muslim Rohingya. Jika terbukti, mereka harus diseret ke pengadilan HAM internasional,' ujar Fahira.

Menurut Fahira, para pendiri bangsa memerdekakan Indonesia bukan hanya agar bebas dari penindasan, tetapi juga agar bisa lantang dan bertindak tegas jika melihat penindasan dan kebiadaban terjadi di dunia, seperti diamanatkan pembukaan UUD 1945. 

Itulah juga alasan mengapa hingga saat ini Pemerintah Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel karena kebiadabannya terhadap Palestina.

"Kita sudah 72 tahun merdeka. Sudah saatnya bangsa besar ini lebih tegas terhadap berbagai kebiadaban yang terjadi di dunia. Seruan saja tidak cukup. Negara seperti Myanmar sudah layak dikucilkan dari pergaulan negara-negara Asean dan internasional. Indonesia harus lantang menyuarakan hal ini," pungkasnya. [ald]

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

UPDATE

Direktur Namarin Bongkar Deretan Kekecewaan Iran terhadap Indonesia

Jumat, 27 Maret 2026 | 17:58

Malaysia Lolos Selat Hormuz, Indonesia Masih Tahap Lobi

Jumat, 27 Maret 2026 | 17:56

Pemerintah Harus Siapkan Langkah Terukur Antisipasi Krisis Pangan

Jumat, 27 Maret 2026 | 17:26

Doa di KM 50, PUI Singgung Dugaan Pengaburan Fakta

Jumat, 27 Maret 2026 | 17:24

Perintah Trump Lumpuhkan Listrik Iran adalah Kejahatan Perang

Jumat, 27 Maret 2026 | 17:11

Pemulihan Pascabencana di Sumut Masih Tahap Perencanaan

Jumat, 27 Maret 2026 | 16:43

Perbakin DKI-Jabar-Banten Gelar Kejuaraan Menembak Multi Event 2026

Jumat, 27 Maret 2026 | 16:23

Awalil Rizky Wanti-wanti Dampak Lonjakan Energi Global terhadap RI

Jumat, 27 Maret 2026 | 16:14

Wali Kota Pendudukan Kiryat Shmona Murka ke Netanyahu Cs

Jumat, 27 Maret 2026 | 16:11

Optimisme Purbaya Harus Dibarengi Kinerja Nyata

Jumat, 27 Maret 2026 | 15:48

Selengkapnya