Berita

Pengungsi wanita Rohingya/net

Politik

Usir Dubes Myanmar, Bukan Cuma Bilang Prihatin

JUMAT, 01 SEPTEMBER 2017 | 08:12 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pembantaian sistematis terhadap warga minoritas muslim Rohingya di Rakhine, Myanmar, tidak boleh disikapi cuma dengan seruan atau kutukan dari pemerintah Indonesia.

Militer di bawah rezim partai yang dibidani Aung San Suu Kyi membasmi orang Rohingya dengan dalih memberantas terorisme. Padahal, yang terjadi di depan mata adalah genosida.

"Muslim Rohingya sedang dimusnahkan dan ini terjadi tidak jauh dari Jakarta. Namun, yang keluar dari mulut pemerintah kita cuma seruan hentikan kekerasan dan keprihatinan. Kebiadaban mereka harus diprotes dengan aksi nyata. Usir Dubes Myanmar dan tarik Dubes kita. Tangguhkan semua kerjasama dengan Myanmar," ujar politikus Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI), Fahira Idris, dalam keterangan persnya, Jumat (1/9).


Menurut dia, Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara bisa bersikap lebih keras terhadap Myanmar. Apa yang dilakukan Pemerintah Myanmar terhadap Muslim Rohingya sudah di luar batas kemanusian sehingga harus ada tekanan terutama oleh negara-negara Asean dan dunia. Rezim Aung San Suu Kyi, yang merupakan peraih nobel perdamaian, tak lebih baik bahkan lebih buruk dari junta militer yang dulu dilawannya.

"Ini ironi paling memalukan dalam sejarah perabadan modern manusia karena peraih nobel perdamaian yang sekarang menjadi penguasa diam saja melihat pembantaian di negaranya. Harus ada gerakan global untuk mengusut kekejaman militer Myanmar karena melakukan pembantaian terhadap Muslim Rohingya. Jika terbukti, mereka harus diseret ke pengadilan HAM internasional,' ujar Fahira.

Menurut Fahira, para pendiri bangsa memerdekakan Indonesia bukan hanya agar bebas dari penindasan, tetapi juga agar bisa lantang dan bertindak tegas jika melihat penindasan dan kebiadaban terjadi di dunia, seperti diamanatkan pembukaan UUD 1945. 

Itulah juga alasan mengapa hingga saat ini Pemerintah Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel karena kebiadabannya terhadap Palestina.

"Kita sudah 72 tahun merdeka. Sudah saatnya bangsa besar ini lebih tegas terhadap berbagai kebiadaban yang terjadi di dunia. Seruan saja tidak cukup. Negara seperti Myanmar sudah layak dikucilkan dari pergaulan negara-negara Asean dan internasional. Indonesia harus lantang menyuarakan hal ini," pungkasnya. [ald]

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Korban Jiwa Gempa NTT Bertambah jadi 53 Orang, 135 Warga Luka-Luka

Minggu, 16 Agustus 2026 | 20:27

Rusak Berat Diguncang Gempa, Hotel Jayakarta Suites Komodo Flores Tutup Sementara

Minggu, 16 Agustus 2026 | 19:43

SBY Minta Maaf

Minggu, 16 Agustus 2026 | 19:15

Tembus Jalur Laut, Bantuan Gempa M 7,7 Disalurkan ke Pulau Palue Sikka

Minggu, 16 Agustus 2026 | 18:47

Polri Terbangkan 10 Anjing K9 untuk Cari Korban Gempa NTT

Minggu, 16 Agustus 2026 | 18:12

3,4 Ton Logistik untuk NTT

Minggu, 16 Agustus 2026 | 17:50

Reza Aulia Diberhentikan, Kursi Direktur Niaga Garuda Kosong

Minggu, 16 Agustus 2026 | 17:40

Kemendikdasmen Jangan Lamban Merespons Gempa NTT

Minggu, 16 Agustus 2026 | 17:04

Retorika Janji Kemerdekaan

Minggu, 16 Agustus 2026 | 16:35

Jalur Alternatif Darat Penghubung Ende-Nagekeo Masih Terputus

Minggu, 16 Agustus 2026 | 15:33

Selengkapnya