Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik Presiden Jokowi yang berkali-kali mengundang pegiat medsos ke Istana. Apalagi, menurut Fadli, mereka yang diundang adalah buzzer-buzzer politik pendukung Jokowi. Bahkan satu di antaranya disebut sebagai penghina Prabowo Subianto. Namun, Jubir Presiden Johan Budi SP menepis tuduhan itu. Sebab, yang diundang bukan buzzer tapi pegiat medsos.
Mengundang pegiat medsos ke Istana sepertinya sudah jadi agenda rutin Jokowi. Paling tidak, dalam beberapa bulan sekali, seleb-seleb di jagat Twitter diundang dan dijamu makan siang di Istana. Paling anyar, pertemuan Jokowi dengan pegiat medsos digelar 24 Agustus lalu. Saat itu, kurang lebih 80 pegiat medsos yang hadir. Beberapa yang rutin diundang di antaranya Ulin Yusron yang punya akun Twitter @ulinyusron, pengamat politik senior Rustam Ibrahim (@rustamIbrahim), Trinita Kartika Sari (@ nano_nita), dan Cyril Raoul Hakim (@chicohakim). Orang-orang ini memang dikenal sebagai seleb twit. Yaitu orang kondang di jagat Twitter yang memiliki ratusan ribu pengikut.
Dalam acara ini, Jokowi biasanya mengelar pertemuan tertutup. Apa yang dibicarakan? Menurut para undangan, Jokowi biasanya menceritakan hasil kerja pemerintahan. Nah, ini yang dikritik Fadli Zon. Menurut politikus Gerindra itu, orang-orang yang diundang ke Istana bukan pegiat medsos, tapi buzzer-buzzer politik. Fadli menilai, pertemuan tersebut tidak tepat di tengah wabah hoax, hate speech dan eksploitasi isu SARAdi kalangan pengguna medsos. "Mengumpulkan para buzzer pendukung pemerintah adalah bentuk komunikasi politik yang bermasalah dari seorang kepala negara," kata Fadli di kompleks DPR, kemarin.
Fadli kemudian menyebut pegiat medsos berinisial U yang pernah menghina Prabowo Subianto. Menurut dia, alih-alih diusut polisi, penghina Prabowo itu justru diundang ke Istana. Dia berharap Jokowi menyudahi kegaiatan macam tersebut. Selain merusak wibawa negara, juga kontraproduktif dengan usaha Polri yang sedang membongkar mafia penyebar hoax dan kebencian di medsos. Tindakan Jokowi yang sering mengundang buzzer ke Istana itu hanya memperkuat kesan di masyarakat pemerintah sebenarnya menerapkan standar ganda dalam urusan hoax dan ujaran kebencian ini.
Sebab, jika menyangkut para 'buzzer istana', tidak pernah ada tindakan hukum terhadap mereka, meskipun misalnya cuitan atau posting mereka di medsos kerap kali meresahkan dan melahirkan perselisihan di tengah masyarakat.
"Ini tantangan bagi Polri. Mereka harus menyadari posisinya jika Polri adalah alat negara, dan bukan alat kekuasaan. Mereka tidak boleh menerapkan standar ganda dalam pengusutan kasus hoax dan sebagainya," kata Fadli.
Buzzer adalah istilah yang ditujukan kepada orang-orang yang memilik banyak pengikut di medsos sehingga memiliki pengaruh ketika beropini tentang isu tertentu. Saat ini, buzzer bahkan sudah dikenal menjadi profesi baru yang menjanjikan. Namun, tak sedikit di antara buzzer yang menyebar kebohongan dan fitnah sehingga meresahkan. Karena dampak negatif yang ditimbulkan, sejumlah pihak mengusulkan agar profesi buzzer politik ini diharamkan.
Jubir Presiden Johan Budi SP menepis tudingan Fadli. Kata dia, mereka yang diundang ke Istana adalah para netizen atau pegiat medsos. "Bukan (buzzer)," kata Johan di kompleks Istana, Jakarta, kemarin. Menurutnya, dalam pertemuan itu Presiden menyampaikan pesan agar aktivitas medsos dilakukan secara santun dengan tidak menebar informasi hoax atau saling fitnah antar sesama pengguna medsos.
"Presiden menyampaikan imbauan untuk tidak saling memaki di medsos kepada siapapun. Yang santun menggunakan medsos. Di dalam pertemuan itu ya," pungkasnya. ***
