Menteri Susi Mau Permak Tiga Ribu Kampung Nelayan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan bisa menata 3 ribu kampung nelayan yang dianggap kumuh sampai 2019.

"Kami ingin membenahi se­cara bertahap permukiman ne­layan yang kumuh agar lebih layak ditinggali," kata Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Peri­kanan Sjarief Widjaja di kantor KKP, Jakarta, kemarin.

Sjarief mengungkapkan, tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 5 miliar untuk membedah 5 kampung nelayan. Menurutnya, anggaran tersebut masih tersisa, sehingga pemerin­tah menargetkan bisa menambah sampai 20 kampung tahun ini.

Dia menyebutkan kampung nelayan yang telah dibedah di antaranya di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Serang, Banten, Pe­mangkat-Sambas, Kalimantan Barat. Sedangkan dua dari lima kampung yang belum dibedah yang menjadi target awal pena­taan kampung nelayan adalah Banyuasin, Sumatera Selatan, dan Lamongan, Jawa Timur

"Intinya tahun ini kami mak­simalkan sampai 20 kampung untuk ditata karena anggaran awal masih sisa," ujarnya.

Sjarief menambahkan, tahun depan pemerintah telah me­masukkan Rp 28 miliar untuk membedah 100 kampung ne­layan. Untuk memaksimalkan program ini, pihaknya bakal merangkul perusahaan yang mau mengucurkan anggaran tanggung jawab sosialnya (CSR) untuk membantu penataan kam­pung nelayan.

Menurut Sjarief, kampung nelayan yang akan dibedah akan diperbaiki akses jalan, air bersih, sarana drainase, serta pengelolaan sampah dan lim­bahnya yang kurang memadai. Adapun total kampung nelayan berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada 2017 sebanyak 12.827 buah di seluruh wilayah Indonesia. "Paling banyak kam­pung nelayan yang miskin di Sulawesi," ungkapnya. ***