Penataan gedung baru dipastikan akan dilakukan secara transparan dan penuh perhitungan.
Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Anton Sihombing memastikan bahwa Sekretariat Jenderal DPR RI (Setjen DPR) selaku pengguna anggaran akan selalu berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam hal ini, Setjen DPR akan menjalankan semua rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian PUPR.
Sejauh ini, kata dia, rekomendasi atas kajian dari Kementerian PUPR sudah diterima oleh Setjen DPR. Kajian itu kemudian dibahas secara transparan antara BURT dengan pemerintah, dalam hal ini Bappenas dan Menteri Keuangan.
Anton menyebut bahwa hasil pembahasan itu juga sudah disampaikan kepada Presiden RI Joko Widodo melalui surat resmi.
"Di sini terbuka. Bandingkan dengan kementerian lain, dianggarkan Rp 500 miliar hanya Kepala Biro dan Dirjen," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (30/8).
Dalam rapat paripurna DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat meminta kepada DPR RI untuk mendengarkan aspirasi rakyat soal pembangunan gedung baru.
Namun begitu, Anton menampik jika disebut pemerintah tidak setuju dengan pembangunan gedung baru. Kata dia, Menkeu sudah setuju dengan usulan pembangunan gedung yang terbilang mendesak itu.
"Persoalan karena butuh, masa kalian nggak malu gedung sudah begitu? Gedung bukan untuk kami tapi untuk DPR berikutnya," tegasnya.
"Gedung itu dibangun untuk kapasitas 800 orang tapi sekarang ada 4000 orang," tukas Anton.
[ian]
