Jelang Pemilihan Gubernur Jawa Barat, Persatuan Ulama Purwakarta mendatangi DPP Golkar. Para ulama ini ingin melaporkan tindak tanduk Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi yang juga kandidat Calon Gubernur Jawa Barat yang dianggap meresahkan.
"Itu juga mau dibicarakan, tentang masalah pak Dedi, apakah itu layak akan diusung oleh Golkar atau tidak nanti, alim ulama dari Purwakarta akan mengungkapkan masalah itu," kata Ketua Persatuan Ulama Purwakarta, KH Asep Djamaludin di DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (30/8).
Asep menambahkan hasil muzakarah para ulama, pesantren dan ormas islam yang ada Purwakarta, Dedi Mulyadi tidak layak menjadi calon Gubernur Jawa Barat. Dedi dianggap banyak melanggar kaidah islam dengan berbagai kegiatan dan sikapnya.
"Ya kalau menurut ulama tidak layak, karena banyak berseberangan dengan apa yang diharapkan ulama2 Ya seperti masalah akidah islamiyah gitu, banyaknya sekarang hal hal yang bikin rusak umat islam, seperti kemusyrikan," paparnya.
Menurut Asep kedatangan para ulama Purwakarta ke DPP partai Golkar karena para ulama menyayangi umat dan Golkar yang merupakan partai tempat Dedi bernaung.
"Ulama itu sangat sayang kepada umat. Bagaimana nanti umat diarahkan berbuat kemusrikan kalau Dedi terpilih," tegasnya.
Ketua II Dewan Pembina Majelis Ulama Indonesia (MUI) Purwakarta, KH Nana Suryana mengungkapkan hal yang sama. Ia juga membantah klaim, Dedi yang selama ini mengkalaim mendapatkan dukungan umat di Purwakarta untuk maju sebagai calon Gubernur Jawa Barat.
"Sementara ini kami ingin memberikan tausiyah kepada pak Dedi dan DPP Golkar. Umat tidak solid, justru ulama liat kegaduhan itu, timbullah ulama terpanggil untuk berikan masukan kepada Golkar," kata Nana.
Nana berharap DPP Golkar mau menerima masukan mereka untuk membatalkan dukungan terhadap pencalonan, Dedi Mulyana sebagai calon Gubernur Jawa Barat demi keutuhan NKRI.
"Kemudian Muzakarah itu memandang dibutuhkan sosok seorang pimpinan itu yang bisa mendidik umat, dalam menyelamatkan akidah, meluruskan ibadah dan mengelokan akhlakul kharimah. NKRI benar benar dinikmati mayoritas muslim dan juga warga Indonesia di luar muslim, karena hanya dalam itulah NKRI utuh persatuannya," demikian Nana.
[san]
