29 AGUSTUS 2017, genap 72 tahun usia Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Usia 72 tahun adalah usia mapan bagi DPR. Usia yang tepat sebagai suri tauladan pemimpin rakyat atas nama wakil rakyat.
Anggota DPR RI mendapat gelar 'yang terhormat' sebagai pembeda jabatannya yang diembanya begitu istimewa.
Dalam usia yang cukup tua, DPR RI harus memberikan contoh terbaik bagi rakyat dalam menjalani kehidupan baik sebagai wakil rakyat maupun kehidupan pribadinya. Karena Anggota DPR RI adalah pemegang suara pemilih yang telah dikonversi menjadi kursi. Sehingga angggota DPR layak memenuhi hak-hak konstitusional pemilih selaku pemberi mandat melalui pemilu.
Adapun harapan perbaikan kinerja DPR wajib dilakukan secara sungguh-sungguh. Pertama, anggota DPR harus bisa menahan diri agar tidak jalan-jalan keluar negeri dengan alasan kunjungan, belajar dan/atau agenda pembahasan juga perbandingan sebelum menyusun serta membahas rancangan undang-undang.
Jalan-jalan keluar negeri bisa dikurangi dengan menggunakan tenaga ahli/pakar dalam negeri. Banyak pegiat, pengaji, peneliti dan para praktisi juga akademisi yang sanggup memberikan masukan bagi anggota DPR dalam proses pembahasan perundang-undangan. Jadi, berikan contoh bagi rakyat untuk tidak berfoya-foya dalam mengemban amanah jabatan publik.
Kedua, anggota DPR harus memperbaiki absensi kehadiran dalam rapat dan sidang-sidang. Jangan ramai saat paripurna saja, tetapi sepi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP). Rakyat bisa melihat pantauan wikidpr yang mencatat keseharian agenda sidang juga rapat-rapat di gedung nusantara.
Dengan alasan apapun, membiarkan publik melihat bangku-bangku kosong di DPR, secara tidak langsung mengajarkan ketidakseriusan dalam kebersamaan. Rakyat bisa saja bolos dalam kegiatan sosial atau proses belajar mengajar dengan berpedoman kepada beberapa anggota DPR yang juga mengosongkan kursinya.
Selain itu, kebiasaan mengosongkan kursi saat rapat bisa berpengaruh kepada kebiasaan warga yang tidak hadir dalam bermusyawarah. Toh, mereka menilai bahwa musyawarah pasti berlangsung. Tinggal menunggu hasil jika tidak suka tinggal mendebat produk musyawarah di ruang-ruang publik.
Ketiga, anggota DPR diharapkan mengedepankan pemenuhan terhadap proses penegakan hukum. Apabila ada yang tersangkut masalah, lebih baik menanggalkan posisi untuk fokus dalam menyelesaikan proses hukum. Apabila ketukan palu hakim baik di pengadilan maupuan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), silahkan mengambilalih kembali posisi yang ditinggalkan.
Terakhir, apabila ada pembahasan yang mendesak seperti pengalaman pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu (RUU Pemilu), sebaiknya menunda aktifitas reses dan mendahulukan pembahasan ruu.
Semoga 72 tahun bukan membuat anggota DPR menjadi lengah, tetapi meningkatkan profesionalisme dan kinerja. Jangan sampai usia 72 tahun membuat anggota DPR terlalu senior sehingga menyulitkan mereka untuk berembuk dan menyelesaikan tugas-tugasnya.
[***]Andrian HabibiPegiat HAM dan Demokrasi
KIPP Indonesia - PBHI - PBHMI
