Keberhasilan Pemerintah "memaksa†Freeport melakukan divestasi saham sebesar 51 persen dan berkomitmen membangun smelter dapat acungan jempol Ketua Fraksi Golkar DPR Robert J Kardinal.
Menurutnya, kesepatan divestasi itu menunjukkan bahwa posisi negara lebih tinggi dari perusahaan tambang asal AS tersebut.
"Kita perlu apresiasi sikap berani Pemerintah yang gigih berunding sampai akhirnya Freeport mengikuti kemauan Pemerintah. Hal itu memang sepantasnya bahwa negara harus lebih tinggi dari perusahaan apa pun,†ucap Robert, Selasa (29/8).
Kendati demikian, politisi asal Papua Barat ini memandang masih ada beberapa persoalan yang harus diperhatikan Pemerintah. Mulai dari persoalan karyawan yang belum terselesaikan, keberadaan smelter, serta pengelolaan manajemen di Freeport yang belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat Papua.
"Seperti smelter itu, kalau bisa jangan di Gresik. Bangunlah di Tanah Papua. Saya kira ini tidak ada masalah kalau smelter di bangun di Papua,†pintanya.
Baginya, pembangunan smelter di Papua ini sangat penting untuk meningkatkan lapangan kerja di bumi cenderawasih tersebut. Sejauh ini, Pemda Papua juga mendukung penyediaan lahan termasuk, sarana, dan prasarana untuk pembangunan smelter.
Dengan ada smelter, lapangan kerja di Papuan diharapkan bertambah. "Semua orang bisa kerja, perputaran ekonomi dan pemberdayaan masyarakat juga makin meningkat,†katanya.
Demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, Robert menyarankan agar sebagian kepemilikan saham Freeport hasil divestasi itu diserahkan kepada Pemda. Dengan diberikan ke Pemda, daerah akan ikut terlibat dalam setiap pengambilan keputusan di Freeport. Untuk jumlah yang diserahkan ke Pemda, Robert tidak mematok tinggi-tinggi, cuma 10-20 persen dari 51 persen hasil divestasi.
Robert yakin, pembagian saham Freeport ke Pemda ini akan berdampak baik pada tegana kerja asal Papua. Dengan memiliki saham, usaha Pemda dalam memperjuangkan nasib karyawan pribumi semakin maksimal. Pemda dapat mendorong pemberlakuan kuota khusus bagi warga daerah sehingga karyawan Freeport tidak didominasi tenaga kerja asing.
"Masalah karyawan ini sekarang sedang ribut di Papua. Sebab, kebanyakan dari luar. Komposisinya sekarang 70:30. Sebanyak 70 persen karyawan luar, sisanya orang Papua. Mudah-mudahan bisa kebalik, menjadi 70 persen orang Papua,†tandas Ketua Kaukus Parlemen Papua-Papua Barat ini.
[sam]
