Tanggal 29 Agustus 2017 adalah ulang tahun ke-72 bagi DPR. Untuk merayakan itu, DPR menggelar Rapat Paripurna khusus. Sayangnya, Rapat Paripurna itu hanya dihadiri 88 orang. DPR pun disindir enggak sayang sama lembaga sendiri.
Rapat Paripurna ini berlangsung dari pukul 10.30 pagi sampai 12 siang. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Isinya adalah pidato Ketua DPR Setya Novanto tentang refleksi 72 tahun DPR dan diakhiri pemotongan tumpeng. Tidak ada pengambilan keputusan yang dilakukan.
Dalam lembar absesi yang dipampang di depan Ruang Rapat Paripurna, ada 248 kolom yang diisi. Namun, 136 menyatakan izin. Yang tanda tangan cuma 112 orang dari 560 anggota Dewan yang ada. Parahnya lagi, yang berada di dalam Ruang Rapat Paripurna hanya 88 orang.
Ketua Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengaku prihatin dengan sepinya anggota DPR yang hadir dalam Rapat Paripurna itu. Menurutnya, kondisi itu menunjukkan bahwa kebanyakan anggota tidak menghormati dan bangga dengan lembaga yang ditempatinya saat ini.
"Sangat memprihatinkan wakil rakyat kita ini. Itu kan potret sebetulnya bahwa mereka tidak menghormati lembaganya sendiri,†cetusnya.
Kata Salang, momen perayaan ulang tahun harusnya menjadi hari bahagia bagi semua anggota Dewan. Seyogyanya, para anggota DPR ramai-ramai hadir dan melakukan refleksi terhadap kinerja mereka selama ini.
Dengan sepinya anggota Dewan yang ikut Rapat Paripurna itu, Salang tidak kaget jika kepercayaan masyarakat terhadap DPR begitu jeblok.
"Kalau begini terus, ya bagaimana bisa masyarakat menaruh hormat kepada DPR. Sebab, DPR sendiri tidak hormat dengan lembaganya. Pantas saja kalau setiap kali survei kepercayaan publik, DPR selalu dicap sebagai lembaga terburuk.â€
Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Anna Nurhasanah mencoba menganalisa kondisi ini. Dia menduga, ada problem psikologis pada para anggota DPR sehingga enggan menghadiri Rapat Paripurna perayaan ulang tahun ke-72.
Dia juga menuding bahwa DPR sekarang sudah tidak pantas dianggap sebagai lembaga perwakilan rakyat.
"Anggota Dewan sekarang tidak anggap DPR sebuah wadah untuk bekerja bagi rakyat, tapi untuk kepentingan. Ya seperti bisnis politik, bukan perwakilan lagi. Tidak seperti Amerika Serikat yang betul-betul mewakili,†katanya.
[sam]
