Berita

KPAI-Kemenkes/RMOL

Kesehatan

Bahas Measles Rubella Dengan Menkes, KPAI: Imunisasi Itu Hak Anak

SELASA, 29 AGUSTUS 2017 | 18:21 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendatangi kantor Kementerian Kesehatan untuk membahas praktik pelaksanaan imunisasi Measles Rubella (MR).

Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati mengatakan dalam pertemuan dengan Menteri Kesehatan Nila Juwita Moeloek, pihaknya menyampaikan pelaksanaan imunisasi MR yang memasuki pekan keempat ini.

Selain praktik yang baik, KPAI juga menerima laporan adanya penolakan imunisasi MR di masyarakat sampai adanya dugaan dampak terkait pelaksanaan imunisasi MR.


"Pada pertemuan ini, KPAI dan Kemenkes memiliki kesepahaman bahwa imunisasi merupakan hak anak, sehingga semestinya orang tua mendukung pemenuhan hak kesehatan anak," kata Rita dalam siaran pers yang diterima redaksi, Selasa (29/8).

Menurut Rita, mencegah adanya dampak penyakit akibat endemi MR jauh lebih baik dan lebih ekonomis dibandingkan jika sudah terpapar penyakit MR.

"Hal ini juga sesuai dengan rekomendasi Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa imunisasi merupakan salah satu ikhtiar menjaga kesehatan," tambah Rita.

Dalam kesempatan itu, Komisioner Bidang Kesehatan, Sitti Hikmawatty mengakui masukan terhadap praktek pelaksanaan imunisasi, khususnya terkait informed concern kepada orang tua perlu dilakukan standarisasi. Informed concern juga merupakan bentuk edukasi kepada orang tua mengapa imunisasi MR penting untuk dilakukan.

Dengan begitu, orang tua dapat memberikan penjelasan kepada anak dengan gamblang. Selain informed concern, kesadaran publik melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat juga perlu ditingkatkan agar penerimaan dari imunisasi MR dapat mencapai sasaran.

"Semoga anak-anak Indonesia derajat kesehatannya meningkat dan Indonesia bebas dari MR," demikian Sitti.[san]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya