Alasan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani atas penambahan dana bantuan untuk partai politik (parpol), demi keberlangsungan politik dinilai kurang pas. Pasalnya kebijakan tersebut justru akan membebani keuangan negara.
"Ditambah lagi, Sri Mulyani jelas-jelas mengatakan bahwa bantuan keuangan parpol ini akan mempengaruhi RAPBN 2018," kata pengamat dan pengiat anti korupsi, Adilsyah Lubis kepada wartawan, Selasa (29/8).
Menurut dia, usulan Sri Mulyani soal adanya penambahan dana parpol dengan pelibatan KPK untuk mengurangi risiko perilaku koruptif dari para pejabat dan kader partai tidak cukup.
"Penambahan tersebut tentunya harus dengan sejumlah syarat, yakni nilai bantuan harus disesuaikan dengan iuran anggota, Ada Kode etik dan Mahkamah etik di internal parpol serta perekrutan kader parpol musti dilakukan terbuka dan transparan," katanya.
Adilsyah menegaskan dana ke parpol seyogyanya tidak perlu dinaikan. Sebab parpol harus bisa menghasilkan dana sendiri yang bisa didapat misalnya dari iuran anggota atau melalui kegiatan-kegiatannya.
"Kalau seperti sekarang ini, ada kesan pemerintah memanjakan parpol dengan memberikan bantuan dana bagi kelangsungan hidup parpol," katanya.
Dulu, tambah Adilsyah, diawal-awal kemerdekaan, tidak pernah ada parpol yang mendapat dukungan dana dari pemerintah. Mereka hidup mandiri sebagai partai yang tidak bisa diatur atau dipengaruhi oleh pemerintah.
"Disini independensi parpol sangat terjamin. Lagi pula, Kelangsungan hidup parpol tidak bisa tergantung kepada belas kasihan pemerintah, dengan memberikan bantuan dana," katanya.
Dengan adanya dana bantuan yang cukup besar itu, pihaknya khawatir nanti orang-orang berebut bikin partai demi mendapat subsidi dana dari pemerintah. Padahal sejatinya, orang mendirikan partai bukan buat cari duit, tapi buat menyalurkan ideologi dan gagasan-gagasan politiknya.
"Tapai kalau dapat bantuan dana seperti sekarang ini, maka independensi parpol-parpol tersebut patut diragukan," demikian Adilsyah.
[san]
