Berita

Taufik/RMOL

Politik

PAN: Masyarakat Bisa Awasi Langsung Penggunaan Dana Parpol

SELASA, 29 AGUSTUS 2017 | 15:16 WIB | LAPORAN:

Kenaikan dana untuk partai politik (Parpol) dari hanya Rp 108 per suara menjadi Rp 1000 per suara ditanggapi positif oleh Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Taufik Kurniawan.

Pasalnya menurut dia, proses sistem pendidikan politik di Indonesia memang terbilang mahal. Namun demikian, dia berharap dana Parpol yang dikucurkan nanti dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

"Sehingga harapannya digunakan dan dimanfaatkan kaitanya penambahan dana Parpol ada tiga kategori pra elektoral yaitu proses pendidikan politik, proses elektoral itu sendiri bagaimana kita mengarahkan masyarakat untuk mendidik agar adanya kompetensi yang sehat dan pasca elektoral yaitu bagaimana setiap Parpol untuk mengamankan surat suara sehingga harapannya saksi menjadi bagian penting dalam proses demokrasi," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8).


Dipertegas soal pertanggung jawaban Parpol atas dana tersebut, Taufik yang juga Wakil Ketua DPR RI ini menjelaskan bahwa sistem elektoral terbuka menjamin proses demokrasi akan berlangsung sehat sesuai dengan keinginan masyarakat.

"Karena sudah tidak ada lagi tangan-tangan invisible hand yang mengatur. Sudah menganut one man one vote dan one value tidak ada lagi istilah drop-dropan, Capres, Bupati, Cagub dan Caleg itu drop-dropan," jelasnya.

Masyarakat pun kata dia bisa mengawasi aliran dana Parpol digunakan untuk apa saja. Sebab kata dia sejauh ini sudah ada mekanisme yang mengatur soal mekanisme pertanggung jawaban yang transparan.

"Biasanya itu ditingkat provinsi itu ada kesbanglemas jadi saya sudah paham betul sebelum penambahan Rp 1000 rupiah ini. Saya ini mantan sekjen partai jadi saya tahu betul penanggungjawaban dana hingga tingkat daerah itu diserahkan kepada Kesbanglemas disetiap kabupaten, kalau di provinsi itu Kesbanglemaspol kalau untuk di pusat itu di Kemendagri. Ini harapanya dana yang dari APBN ini di pertanggung jawabkan secara transparan dan akubtabel," pungkasnya.[san]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Fenomena Embun Upas Dieng Muncul Lagi, Ini Perkiraan Waktu Puncaknya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:13

Pidato Bahlil di Depan Prabowo: Kekuasaan Itu Harus Direbut!

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Kejagung Pelajari Pengajuan Justice Collaborator Sony Sonjaya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Ranking FIFA Indonesia Naik Lagi Usai Kalahkan Mozambik 1-0, Kini di Posisi 118 Dunia

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:57

Prabowo Dorong HIPMI Cetak Pengusaha Patriotik yang Peduli Rakyat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:51

Bupati Muara Enim Suap ASN BPK untuk Tutup Temuan Audit

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:41

Kelas Menengah Paling Terdampak Kenaikan Pertamax

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Bedah Rumah Warga, Wujud Nyata Pemasyarakatan Berdampak untuk Masyarakat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Prabowo Sering ke Luar Negeri karena Indonesia Disukai Banyak Negara

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:11

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Selengkapnya