Wapres Jusuf Kalla blak-blakan ihwal lambatnya laju ekonomi Indonesia dibanding negara-negara Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. Dia menyebut, salah urus ekonomi nasional di dua dekade lalu menjadi penyebabnya. Akibatnya, dana Rp 6.000 triliun terbuang sia-sia.
"Kenapa terjadi? Karena kita punya dua kesalahan pokok dalam ekonomi selama 20 tahun terakhir. Pada krisis '97 kita menghabiskan energi, kita menjaga, menggaransi bank-bank yang rusak. Kemudian kita mensubsidi BBM begitu besar dalam waktu sepuluh tahun," kata JK di Istana Wapres, Jakarta, kemarin.
Penjelasan mengenai lambatnya laju ekonomi nasional itu disampaikan JK saat memberi kuliah umum terhadap peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVI dan PPSA XXI tahun 2017 Lemhannas. Di kesempatan ini, JK menegaskan pentingnya mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan perekonomian bangsa.
Dari sudut pandang JK, ada dua kesalahan dari pemerintahan masa lalu yang membuat ekonomi nasional saat ini melaju lambat. Hasilnya, Indonesia kalah dengan negara tetangga. Kesalahan pertama, munculnya kebijakan blanket quarantee tahun 1997/1998 yang mengakibatkan pemerintah berutang untuk mengucurkan dana BLBI hingga hampir Rp 600 triliun dalam dua tahun.
Kedua, subsidi BBM di tahun 2004 yang dianggapnya tidak tepat sasaran. Tidak tepat, karena subsidi ini justru dinikmati golongan masyarakat mampu. Akibatnya, saat itu negara membuang uang mencapai Rp 400 triliun. "Apabila dihitung sekarang dengan segala macam bunganya, Rp 600 triliun bisa jadi kira-kira 3.000 triliun. Kemudian tahun 2004-2014 saja, hampir 400 triliun BBM kita subsidi, tapi yang menikmati orang punya mobil seperti kita semua di sini," katanya.
Apabila semua dana BLBI dan subsidi BBM itu digabung, menurut JK, pemerintah saat ini akan punya dana sekitar Rp 6.000 triliun yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur. "Apabila digabung semua itu mungkin kira-kira Rp 6.000 triliun, yang kita telah buang untuk menyelesaikan masalah-masalah. Sekiranya setengah saja kita pakai untuk infrastruktur saya kira infrastruktur kita tidak kalah dengan negara tetangga. Tidak akan kalah," tegasnya.
Tapi nasi sudah menjadi bubur, JK pun tidak mau larut dengan dua kesalahan itu. Dia mengatakan, kesalahan itu sudah terjadi dan yang terpenting saat ini bagaimana pemerintah tidak mengulangi kesalahan yang sama demi kemajuan bangsa. "Sekarang yang penting apa yang kita lakukan ke depan, kini kita tidak menghamburkan uang untuk subsidi kecuali untuk makanan, pendidikan, kesehatan karena itu pokok, penting untuk bangsa ini," kata dia.
Ke depan, kata JK, perlu langkah bersama membangun kembali bangsa agar mampu bertahan dan bersaing dalam era persaingan dunia atau setidaknya setara dengan negara tetangga. Caranya, pemerintah ke depan akan menguatkan pemerintah daerah mengingat pemerintah pusat fokus membangun dari daerah. Upaya penguatan daerah salah satunya adalah program dana desa.
"Dalam beberapa tahun ke depan (dana daerah) akan lebih dari Rp 100 triliun bagaimana beri kemampuan besar ke desa. Kecamatan, kabupaten tugas Anda saat punya posisi. Kita harus kuatkan regional. Semua tingkat pedesaan harus maju," kata JK, semangat.
Menurutnya, Indonesia secara politik bisa dikatakan stabil. Namun, di sisi perekonomian nasional diperlukan strategi khusus untuk mendongkraknya. Salah satunya, pembangunan infrastruktur guna mengundang masuknya investasi. "Apabila kita bicara politik, kita (Indonesia) lebih stabil dari banyak negara. Di Asia ada bermacam-macam kepemimpinan. Indonesia ada di tengah itu. Malaysia beda, Thailand beda. Di Filipina berbeda, tiga mantan presidennya masuk penjara. Indonesia tak terjadi itu, meski ada rasa tak senang satu sama lain," jelasnya.
JK juga memaparkan sejumlah upaya pemerintah pusat untuk mewujudkan keadilan sosial di segala bidang, di antaranya berusaha menjaga harga beras tanpa memberatkan masyarakat sekaligus tidak merugikan petani. Demikian juga menjaga kuota impor daging sapi agar tidak mematikan pengusaha lokal.
Untuk diketahui, pemerintah akan fokus mewujudkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan di tahun ketiga. Demikian disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan yang disampaikannya dalam Sidang Tahunan MPR RI, di Ruang Paripurna I, MPR/DPR RI, Rabu (16/8). Secara ekonomi, Indonesia pun tumbuh signifikan. BPS mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2017 berada di 5,01 persen atau lebih tinggi dibanding pertumbuhan kuartal I 2016 di kisaran 4,92 persen. Angka tersebut juga lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kuartal IV 2016 yang sebesar 4,94 persen. ***
