Kementerian Koperasi dan UKM, Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin) menggelar pertemuan di Lt 2 Ruang Rapat Ikopin, Jalan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Senin (28/8).
Pertemuan itu membahas mengenai amandemen UU 39/2008 tentang Kementerian Negara agar Kementerian Koperasi dan UKM menjadi Kementerian Koperasi, sehingga bisa melaksanakan kebijakan teknis.
Amandemen tersebut merupakan skala prioritas yang tahun ini harus bisa digolkan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) sesuai amanat Kongres Koperasi ke-III di Makasar pada tanggal 12 Juli 2017 yang lalu.
"Amandemen UU 39/2008 adalah salah satu skala prioritas dari 17 rekomendasi Kongres Koperasi yang tahun ini harus bisa ditindaklanjuti oleh Gerakan Koperasi melalu Dekopin," ujar Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM, Agus Muharram dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/8).
Dengan amandemen UU 39/2008, ke depan Kementerian Koperasi dan UKM bisa naik kelas menjadi Kementerian Koperasi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi tidak lagi hanya sekadar membantu presiden dalam perumusan kebijakan pemberdayaan koperasi, melaksanakan fungsi koordinasi, dan singkronisasi program-program pemerintah. Tetapi juga mempunyai fungsi melaksanakan kebijakan teknis operasional dalam pemberdayaan koperasi.
Jika nanti Kementerian Koperasi naik kelas, jelas Agus, pegiat koperasi yang ingin berbisnis atau menyelenggarakan bisnis di berbagai sektor produksi bisa langsung melalui dan berada di bawah koordinasi Kementerian Koperasi saja. Mereka tidak perlu lagi harus melalui kementerian teknis yang membidangi sektor-sektor ekonomi lain di luar koperasi yang selama ini berjalan. Kecuali, bisnis sektor sektor produksi yang diselenggarakan oleh perusahan atau badan hukum yang bukan koperasi.
"Saya menerima banyak masukan bahwa masyarakat, khususnya pegiat koperasi bersemangat pada awal pembentukan koperasi, tetapi saat mengetahui bidang usaha sektor produksi yang akan menjadi bisnisnya koperasi tersebut akan dijalankan, ternyata harus mengikuti aturan-aturan dari kementerian teknis sektoral lainnya yang membuat koperasi mereka mengalami kesulitan," jelas Agus.
Point urgent dan penting lain yang juga diharapkan gerakan koperasi adalah bisa penyelesaian rencana pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam (LPS-KSP) pada tahun ini.
"Pembentukan LPS-KSP diharapkan juga bisa dikeluarkan peraturannya tahun ini. Tidak harus melalui UU, mungkin saja dapat saja dapat melalui peraturan pemerintah dan ini tentu memerlukan kajian lebih lanjut," pungkasnya.
[ian]
