Komisi XI DPR RI menilai Rancangan APBN 2018 yang diajukan pemerintah masih belum realistis dan kredibel.
"Kita melihat target pertumbuhan 5,4 persen masih terlalu optimis melihat kinerja dan prognosa ekonomi 2017 serta tantangan ekonomi tahun 2018. Ekonomi global secara umum mengarah pada perbaikan, sayangnya daya pacu ekonomi domestik masih belum optimal. Kelas menengah atas memilih saving dibanding spending, sedangkan masyarakat bawah masih tertekan daya belinya. Belum terlihat arah kebijakan fiskal dan ekonomi yang meyakinkan dari RAPBN 2018," jelas anggota Komisi XI Ecky Awal Mucharam kepada wartawan di Jakarta (Senin, 28/8).
Di sisi lain, dia juga mengingatkan target-target pemerintah yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 yang merupakan turunan dari janji-janji politik selama masa kampanye.
"RPJMN 2015-2019 menetapkan target pertumbuhan ekonomi rata-rata tujuh persen. Khusus tahun 2018, bahkan pertumbuhan ekonomi ditetapkan 7,4 persen seharusnya. Dengan pertumbuhan yang lebih tinggi diharapkan dapat mengatasi problem tingkat pengangguran yang masih tinggi dan agar dapat keluar dari middle income trap sehingga dapat menjadi negara maju. Namun sayangnya kapasitas kebijakan pemerintah belum mampu menuju ke sana, sehingga pemerintah hanya menyampaikan target tersebut. Dan ini sangat tidak memuaskan sebenarnya," beber Ecky.
Ecky juga memberikan catatan bahwa target pertumbuhan ekonomi fantastis yang dijanjikan selama ini gagal dipenuhi pemerintah. Pada APBNP 2015, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,7 persen dan hanya terealisasi 4,8 persen. Sementara itu, realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2016 hanya 5,02 persen, meleset dari target 5,2 persen.
"Dengan kapasitas yang terbatas pilihan yang paling mungkin akhirnya adalah pemerintah harus mau menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang lebih realistis dan lebih memprioritaskan kualitasnya. Pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas sangat penting untuk mendorong perbaikan indikator kesejahteraan seperti pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, perbaikan gini ratio, dan Indeks Pembangunan Manusia. Targetnya harus mengacu pada RPJMN 2015-2019 dan diharapkan menjadi pertimbangan utama dalam politik anggaran APBN 2018," jelas Ecky.
Dia memaparkan bahwa pencapaian pertumbuhan semester I-2017 yang baru menyentuh 5,01 persen menjadi warning tidak tercapainya target pertumbuhan 5,2 persen yang ditetapkan. Sebagaimana dirilis Badan Pusat Statistik, angka pertumbuhan ekonomi kuartal II-2017 hanya sebesar 5,01 persen. Capaian tersebut sama persis dengan ekonomi kuartal I-2017 dan jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi kuartal II-2016 yang mencapai 5,18 persen.
"Stagnasi tersebut tentu akan berdampak pada target pertumbuhan selanjutnya pada 2018. Oleh karenanya, target pertumbuhan kedepan sepertinya harus lebih moderat agar tidak menjadi bumerang bagi pemerintah. Revisi ke bawah bukan hanya memengaruhi anggaran serta pencapaian target, tetapi juga kredibilitas pemerintah," ujar politisi Parti Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Ecky menekankan pentingnya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi, terutama yang berorientasi pada pemberdayaan sektor riil dan peningkatan daya beli rakyat. Karena mesin pertumbuhan masih tetap akan bergantung pada belanja rumah tangga.
"Namun sayangnya belum terlihat kebijakan yang komprehensif dari pemerintah untuk mendorong peningkatan daya beli rumah tangga, sehingga dapat memacu demand side secara signfikan. Paket-paket kebijakan yang sudah banyak diterbitkan juga baru menyentuh upaya mendorong supply side dan belum berdampak signifikan," katanya.
Terdapat sejumlah catatan pelaksanaan APBN selama ini yang harus menjadi masukan penting dalam pembahasan RAPBN 2018 ke depan.
"Kita melihat bahwa peran stimulan fiskal pemerintah selama ini untuk mendorong perekonomian dan pembangunan belum optimal. Hal ini misalnya dapat dilihat dari realisasi belanja negara yang hanya mencapai 89,5 persen dari pagu APBNP tahun 2016 atau sebesar Rp 1.884 triliun. Angka realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi pada APBNP 2015 yang mencapai 91,05 persen dari pagu APBNP tahun 2015 atau sebesar Rp 1.806,5 triliun, dan menurun dari realisasi tahun 2014 yang mencapai 94,69 persen. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah," lanjut Ecky.
Lebih jauh, realisasi belanja modal mengalami penurunan tajam. Belanja modal 2016 hanya sebesar Rp 169 triliun, jauh bila dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp 215 triliun. Realisasi belanja modal pada 2016 secara nominal mengalami penurunan sebesar Rp 46 triliun dan hanya terealisasi 80 persen. Angka realisasi belanja modal periode ini lebih rendah dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Pada periode 2009-2014, rata-rata pertumbuhan belanja modal pemerintah setiap tahun mencapai 14,2 persen. Sedangkan pada periode 2014-2016 hanya tumbuh 2,1 persen per tahun. Tahun 2016 menjadi catatan karena realisasi belanja modal mengalami pertumbuhan negatif 21 persen.
"Belanja modal sesungguhnya sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat daya saing. Realisasi belanja negara dan belanja modal yang kurang optimal tentu menghambat pembangunan serta pencapaian pertumbuhan yang lebih baik. Juga penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan," tutup Ecky yang juga wakil ketua Fraksi PKS DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan.
[wah]
