Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta mempertanyakan lenyapnya alokasi anggaran untuk pengadaan lahan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dari Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2017.
Menurut Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Ashraf Ali, pembahasan dan penganggaran untuk RPTRA sebelumnya sudah disepakati dalam rapat RAPBD DKI 2017 antara Komisi A bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) DKI akhir Desember 2016 lalu.
"Ini sekarang kok tiba-tiba hilang, ada apa. Kalau jajaran empat wali kota tidak siap, alasannya apa. Saya dengar kan hanya wali kota Jakarta Barat yang siap makanya saya minta harus ada klarifikasi biar masyarakat tahu apa yang sebenarnya terjadi," jelas Ashraf kepada wartawan di Jakarta, Senin (28/8).
‎
‎
Dia mengatakan, penghapusan dana pengadaan lahan RPTRA tidak bisa dilakukan sepihak baik oleh TPAD maupun Bappeda DKI. Apalagi alasannya hanya karena wali kota tidak siap atau terjadi kesalahan nomenkelatur.
‎
"Kita tahu ini (RPTRA) sangat dibutuhkan masyarakat, tempat di mana warga bersosialisasi, olah raga dan bersilaturrahmi. Sekarang kalau itu dihapus bagaimana coba. Makanya kami protes," tegas politisi asal Dapil Jaksel ini.
Karenanya, Ashraf menduga, para wali kota di DKI tidak punya kepekaan atau tidak memahami kebutuhan warganya.
"Lantas selama ini mereka bekerja buat siapa. Kalau tidak ngerti kondisi riil masyarakatnya maka kami Partai Golkar mengusulkan agar sebaiknya ke depan wali kota dipilih rakyat langsung saja," ujar Ashraf.
Dengan begitu, politisi senior itu meyakini bahwa model kepemimpinan di lima wali kota nantinya akan sesuai suara dan kebutuhan rakyatnya.
"Bukan seenaknya sendiri kayak sekarang, masak main hapus-hapus saja. Apalagi itu (RPTRA) kan program unggulan gubernur juga," terang Ashraf.
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat sebelumnya juga mengaku bingung lantaran anggaran pengadaan lahan RPTRA tiba-tiba menghilang. Padahal, menurutnya, RPTRA sangat dibutuhkan masyarakat. Pemprov DKI pun sedang mengejar pembangunan RPTRA.
Mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mewariskan pekerjaan tersebut kepada jajaran wali kota di lima kota administratif. Yakni melakukan pengadaan lahan RPTRA dengan masing-masing anggaran Rp 50 miliar untuk setiap kota.
[wah]
