Situasi politik di Indonesia yang dinamis merupakan konsekuensi dari sistem presidensial dan sistem multipartai yang dianut.
Hal itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (28/8).
"Kadang hari ini oposisi, besok dia partai pemerintah," kata JK.
JK pun menceritakan saat kampanye pemilihan presiden (pilpres) 2014 lalu, Presiden Joko Widodo dan dia hanya didukung oleh 36 persen kekuatan di parlemen. Namun kata JK, keadaan berubah saat partai oposisi merapat.
"Pemerintah memiliki dukungan hingga lebih dari 70 persen. Partai yang oposisi bisa jadi partai pemerintah dengan tentu diberi imbalan menteri," kata JK.
Partai oposisi yang dimaksud JK adalah Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN). Kedua partai tersebut memang sama-sama mendapatkan jatah satu menteri setelah memutuskan bergabung di gerbong pendukung pemerintah. Golkar menyodorkan Airlangga Hartarto menjadi Menteri Perindustrian. Sementara PAN menyodorkan Asman Abnur menjadi Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).
Dinamika seperti itu kata mantan Ketua Umum Golkar itu juga terjadi saat dirinya menjadi pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada pilpres 2004. Saat itu, partai politik yang mendukung pemerintah sangat minim yakni 11 persen. Namun seiring berjalannya pemerintahan ada parpol yang merapat dan pemerintah terus berjalan.
[san]
