Berita

Budi Karya Sumadi/Net

Politik

Menteri Budi Gigih Berantas Korupsi Di Kemenhub

SENIN, 28 AGUSTUS 2017 | 12:45 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan tidak ada berkaitan dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Sejumlah aktivis pemuda menilai Menteri Budi sudah tegas menyatakan komitmen untuk membersihkan kementerian yang dipimpinnya dari oknum-oknum nakal. Sehingga tidak tepat jika ada pihak-pihak yang menggunakan OTT KPK di Kemenhub tersebut untuk menyerang Menteri Budi.

"OTT itu tidak ada kaitannya dengan pribadi menterinya. Justru dia begitu konsen untuk membersihkan Kemenhub dari oknum-oknum rakus dan tamak," tegas Presidium Kamerad, Haris Pertama kepada redaksi, Senin (28/8).


Senada dengan itu, Sekjen Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), Suwanto Sugito, juga menilai bahwa Menteri Budi gigih dalam memberantas korupsi. Ini lantaran setiap proyek di Kemenhub selalu melibatkan KPK.

Menteri Budi, lanjut Wanto, secara kesatria telah meminta maaf kepada publik karena kementeriannya terkena OTT KPK. Meski, dalam OTT tersebut, Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono telah mengakui bahwa kesalahan itu murni perilaku pribadinya dan tidak ada kaitan dengan Menteri Budi.

"Persoalan ada anak buahnya yang korupsi kan sudah diakui yang kena OTT tidak terkait dengan pribadi Menhub.  Menhub sudah komitmen setiap pekerjaan menggandeng KPK," jelas Wanto.  

Ia menilai bahwa selama memimpin Kemenhub, Budi karya telah mampu menjalankan program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan baik. Banyak perubahan yang signifikan dalam infrastruktur tanah air dan hal ini sesuai dengan program kerja Presiden Jokowi.

"Kinerja luar biasa ini layak mendapat apresiasi," pungkasnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya