Berita

Abdul Haris Semendawai/Net

Politik

KPK Offside, Lindungi Banyak Saksi Tanpa Koordinasi LPSK

SENIN, 28 AGUSTUS 2017 | 11:19 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Abdul Haris Semendawai memenuhi panggilan panitia khusus (Pansus) hak angket DPR RI untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Abdul Haris mengaku kehadirannya kali ini untuk membahas soal perlindungan saksi dari komisi anti rasuah.

"Kebetulan kami diundang untuk membahas perlindungan saksi kaitannya dengan KPK," katanya di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (28/8).


Dia menekankan bahwa pihaknya selalu melakukan koordinasi dalam setiap kasus yang ditangani oleh KPK. Namun begitu, dia mengaku mendengar kabar bahwa ada saksi yang dilindungi oleh KPK tanpa ada koordinasi dengan LPSK.

"Namun ternyata banyak juga informasi yang kita ketahui sekarang, ada beberapa juga saksi yang ternyata dilindungi sendiri oleh KPK," ungkapnya.

Saksi itu, kata dia, ternyata tidak direkomendasikan oleh KPK untuk dilindungi oleh LPSK. Padahal kata dia LPSK memegang mandat perlindungan saksi dan korban seperti yang diamanatkan oleh UU.

"Nah oleh karena itu, dalam beberapa kesempatan, kami pun mengimbau kepada saksi, kepada siapapun yang memang butuh perlindungan khususnya saksi, pelapor, atau JC (justice collaborator) untuk mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK," imbuhnya.

Hingga berita ini diturunkan, rapat dengar pendapat (RDP) yang dijadwalkan akan dilangsungkan pada pukul 10.00 WIB di Ruang KK, Gedung Nusantara masih belum diselenggarakan. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya