Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) mengkritik keras surat peringatan dari Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Idrus Marham terhadap ketuanya, Ahmad Doli.
Sanksi itu justru dinilai bukti Golkar sekarang dipimpin oleh orang-orang primitif.
"Mereka masih memberlakukan pengelolaan partai politik dengan cara kuno, dan menganggap partai politik itu seakan milik pribadi, kelompok, bahkan perusahaan. Mereka menganggap partai diisi oleh atasan dan bawahan, pimpinan perusahaan dan pegawai," kata seorang pengurus GMPG, M Syamsul Rizal melalui keterangan pers yang diterima wartawan, Senin (28/8).
Dijelaskan, dalam kehidupan politik dan demokrasi modern saat ini, partai politik seharusnya menjadi lembaga milik publik, di mana besar kecilnya ditentukan sejauh mana pimpinan partai bisa berinteraksi, berdialektika, dialog, serta mengagregasi kepentingan setiap anggotanya dan masyarakat.
"Pimpinan Golkar saat ini sedang mengembangkan bentuk kekuasaan absolut dalam tubuh partai. Mereka sangat takut dengan kritik dan meresponsnya dengan gaya tangan besi, seperti tak mengenal mengenal demokrasi," tegasnya.
Kedua, lanjutnya, dilihat dari isi surat peringatan itu, pimpinan Golkar seperti kehilangan kecerdasan dalam memahami dan melakukan pengelolaan organisasi. Surat itu ditujukan kepada Ahmad Doli Kurnia dalam kapasitasnya sebagai seorang "anggota". Dan peringatan itu diterbitkan karena menganggap Doli tidak mentaati kebijakan DPP Partai Golkar, khususnya hasil rapat pleno.
"Ini yang tidak
nyambung. Sebagai anggota kewajiban dan tanggung jawabnya adalah taat kepada AD/ART dan seluruh keputusan partai (BAB VII pasal 15 AD dan BAB II pasal 2 ART). Apa yang kami GMPG lakukan selama ini adalah justru dalam rangka menegakkan konstitusi dan seluruh keputusan tertinggi partai. Salah satu keputusan penting partai yang kami perjuangkan adalah Keputusan Munaslub 2016 yang menempatkan Golkar harus menjadi garda terdepan untuk ikut melakukan pemberantasan korupsi," paparnya.
Jadi, sambung Syamsul, yang dilakukan oleh GMPG sesungguhnya menyelamatkan partai dari orang-orang yang hanya berlindung serta memanfaatkan partai untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.
"Partai Golkar saat ini babak belur, citranya sangat buruk, dan elektabilitasnya terus menurun, karena dicap partai pro korupsi," imbuhnya.
[wid]
