Berita

Foto/Net

Bisnis

Indef Kritik Argumen Menkeu Cs Soal Utang Indonesia

SENIN, 28 AGUSTUS 2017 | 09:11 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Institute Development of Economics and Finance (Indef) mengkritik argumentasi pe­merintah mengenai utang Indo­nesia yang selama ini diklaim aman dengan membanding­kannya dengan negara besar seperti Jepang dan Amerika Serikat (AS).

"Itu tidak apple to apple jika membandingkan utang Indonesia dengan Jepang atau Amerika Serikat (AS) karena jelas berbeda. Negara itu memiliki utang mayoritas dikuasai penduduknya sendiri. Sementara Indonesia, 39 persen dikuasai asing," kata Ekonom Indef Bhima Yudhistira kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Dia menilai, pemerintah merasa aman karena utang berada di posisi 28 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) sedangkan Jepang mencapai 200 persen dari PDB. Menu­rutnya, sikap aman itu perlu dikoreksi.


Bhima menilai, negeri Sakura lebih layak merasa aman meskipun mencapai 200 persen dari PDB karena 70 persen utang itu dimiliki pen­duduk sendiri. Artinya, ketika kondisi perekonomian mem­buruk, uang masih beredar di negerinya sendiri.

"Bagaimana dengan Indo­nesia? Jika kondisi ekonomi Indonesia bergejolak, maka semua uang akan kabur karena 39 persen utang dikuasai asing. Dampaknya ekonomi akan ter­guncang. Ini harus dibedakan," terangnya.

Selain soal perbandingan dengan negara lain, Bhima juga mengkritik dalil pemerintah yang menyebutkan utang bukan masalah sepanjang dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif.

Menurut Bhima, utang In­donesia salah satunya adalah untuk ambisi proyek infrastruk­tur. Bahkan, subsidi pun dipo­tong untuk membiayai in­frastruktur. Sayangnya, proyek infrastruktur yang dibangun di Indonesia dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, hal tersebut justru kontraproduktif dengan tujuan pemerintah untuk menarik utang.

"Kalau dikuasai BUMN, utang itu hanya akan dirasa­kan manfaatnya oleh BUMN. Bukan ke masyarakat. Re­komendasinya adalah segera diperbaiki. Jangan infrastruk­tur dikuasai BUMN, beri­kan ksempatan swasta untuk proyek infrastruktur," pung­kasnya. ***

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Bangunan di Jakarta Bakal Diaudit Cegah Kebakaran Maut Terulang

Senin, 29 Desember 2025 | 20:13

Drama Tunggal Ika Teater Lencana Suguhkan Kisah-kisah Reflektif

Senin, 29 Desember 2025 | 19:53

Ribuan Petugas Diturunkan Jaga Kebersihan saat Malam Tahun Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 19:43

Markus di Kejari Kabupaten Bekasi Mangkir Panggilan KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 19:35

DPP Golkar Ungkap Pertemuan Bahlil, Zulhas, Cak Imin, dan Dasco

Senin, 29 Desember 2025 | 19:25

Romo Mudji Tutup Usia, PDIP Kehilangan Pemikir Kritis

Senin, 29 Desember 2025 | 19:22

Kemenkop Perkuat Peran BA dalam Sukseskan Kopdes Merah Putih

Senin, 29 Desember 2025 | 19:15

Menu MBG untuk Ibu dan Balita Harus Utamakan Pangan Lokal

Senin, 29 Desember 2025 | 19:08

Wakapolri Groundbreaking 436 SPPG Serentak di Seluruh Indonesia

Senin, 29 Desember 2025 | 19:04

Program Sekolah Rakyat Harus Terus Dikawal Agar Tepat Sasaran

Senin, 29 Desember 2025 | 18:57

Selengkapnya