RMOL. Sekitar 30 ribu warga kabupaten Bogor tumpah ruah menghadiri Parade Kebhinnekaan Nusantara yang dilaksanakan di Parung Panjang, Bogor (Minggu, 27/8). Mereka hadir dari berbagai elemen lintas agama, lintas suku, lintas budaya dan komunitas.
Di antara yang hadir adalah tokoh dari Nahdlatul Ulama (NU), GP Ansor, Banser, KNPI, Pemuda Pelopor, Karang Taruna, IPNU, IPPNU, FP4GN, Gema MA, BNNK, Damas, PIK-R, PPAPRI, Wiramuda Nusantara, PMII dan lain-ain. Hadir juga para guru dan siswa dari SMK Bina Putra Mandiri, Pondok Pesantren Modern Al-Hijrah hingga sekolah dasar yang ada di Kabupaten Bogor.
Di acara ini juga ditampilkan berbagai tarian Nusantara seperti tarian Aceh, Betawi, Sunda, Dayak, Batak, Melayu dan Papua. Juga tampil pentas seni dari ragam sanggar tari. Ada juga stand berbagai kuliner yang ada di Bogor.
Menurut Ketua Umum Taruna Merah Putih (TMP) acara ini, selain bentuk peringatan HUT 72 RI, juga dalam rangka menjaga, merawat dan membela nilai-nilai Pancasila, pluralisme dan kebhinnekaan. Ia memastikan bahwa kelompok masyarakat yang mendukung Pancasila di negara ini merupakan kelompok arus utama dan mayoritas. Karena itu, dengan cara ini maka ia mendorong masyarakat yang selama ini diam atau menjadi
silent majority untuk bergerak melawan segala bentuk yang bisa mengancam Pancasila.
"Mari kita menjadi Pancasilais sejati, bukan yang gadungan. Kita sesama anak bangsa jangan mau diadudomba. Cukup politik pecah belah ada di era penjajahan. Kita lawan segal upaya politik
devide at impera yang mau memecah bangsa," kata Maruarar, disambut tepuk tangan ribuan hadiri.
Maruarar Sirait juga menambahkan bahwa kesenjangan ekonomi yang ada di masyarakat harus segera diselesaikan. Mengatasi hal ini bukan dengan cara-cara radikal melainkan dengan pemerataan ekonomi. Dan kini, pemeritahan Jokowi serius dan kerja keras melakukan pemerataan ekonomi.
"Paling tidak ada empat program yang kini menjadi bagian dari upaya pemerataan ekonomi. Yaitu dengan Kartu Indonesia Pintar (KIS) yang sudah dibagikan bagi 19 juta pelajar, Kartu Indonesia Sehat (KIS), anggaran desa yang mencapai Rp 60 triliun dan ini anggaran terbesar untuk desa selama pemerintahan yang ada, serta pembagian sertifikat atau distribusi tanah," tegas Maruarar.
"Persoalan pengabaian ideologi Pancasila selama ini yang sekarang berimbas pada radikalisme, penyelesaiannya adalah masalah kesenjangan ekonomi harus diselesaikan. Pemerataan harus dikedepankan," tegasnya.
Dia pun mengapresiasi Panglima TNI Jenderal Gator Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan seluruh elemen masyarakat yang bersatu dalam membumikan nilai-nilai Pancasila. Dan setiap tantangan akan lebih mudah diselesaikan apabila seluruh elemen masyarakat bersatu.
"TNI, Polri, Pemerintah dan masyarakat harus bersatu bersama-sama membumikan kembali nilai-nilai Pancasila dan semangat Bhineka Tunggal Ika," demikian Maruarar.
[ysa]
