Acara rembug nasional bertajuk "Gerakan Indonesia Tertib" resmi dibuka Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Jenderal TNI (Purn) Wiranto di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (26/8).
Acara digelar dengan tujuan agar para aparatur sipil (ASN) dapat menjadi agen perubahan bagi gerakan nasional revolusi mental.
"Saudara-saudara ditunjuk untuk menjadi agent of change, agen perubahan bagi gerakan nasional revolusi mental yang menjadi motor untuk mengajak masyarakat menjadi agen perubahan yang bekerjasama dengan unsur pemerintah," katanya seperti keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggui (27/8).
Wiranto menjabarkan bahwa ada lima gerakan perubahan dalam gagasan revolusi mental Presiden Joko Widodo, yaitu Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia bersatu. Adapun inti dari semua gerakan perubahan itu dimaksudkan untuk mengatasi berbagai persoalan mentalitas, karakter dan kepribadian bangsa Indonesia.
"Untuk itu, diperlukan satu kelompok tertentu yang dapat menjadi konseptor, pendorong, dan mengajak untuk melakukan perubahan. Yang ada di ruangan ini adalah motivator, ekslakator percepatan dan konseptornya," terang Wiranto.
Dari kelima gerakan tersebut, Wiranto menekankan agar ASN menjadi agen Gerakan Indonesia Tertib (GIT). Gerakan ini bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat Indonesia agar menjadi lebih tertib dalam mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.
Dalam rembug nasional ini, Wiranto menjabarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam GIT. Pertama, GIT bukan proyek tapi gerakan sosial. Kedua, ada tekad politik untuk menjamin kesungguhan pemerintah. Ketiga, harus bersifat lintas sektoral. Keempat, bersifat partisipatif, yaitu adanya kolaborasi pemerintah, masyarakat sipil,
private sector, dan akademisi. Kelima, diawali dengan adanya pemicu atau
value attack.
Keenam, desain program harus ramah pengguna, popular, menjadi bagian dari gaya hidup dan sistemik-holistik (berencana-semesta). Ketujuh, nilai-nilai yang dikembangkan bertujuan mengatur kehidupan sosial (moral publik). Kemudian, prinsip terakhir adalah dapat dikur dampaknya.
"Saya berharap bahwa dalam rembug nasional tentang GIT sebagai bagian dari GNRM ini, saudara-saudara akan selalu berpegang pada prinsip-prinsip tersebut. Saya menggaris bawahi pada prinsip kedelapan yaitu dampak yang bisa diukur dan tentu dapat dirasakan oleh masyarakat, istilah yang sering digunakan oleh Presiden Jokowi "tetesannya mana?" kata Menko Polhukam Wiranto.
[ian]
