Keberhasilan pemerintah memerangi illegal fishing memang belum berdampak signifikan terhadap stok ikan nasional.
Penelitian yang dilakukan Komite Kajian Stok Ikan Nasional (Kasjiskan) membuahkan kajian bahwa tahun ini Indonesia akan memiliki potensi tangkap lestari hingga 9,9 juta ton.
"Kebijakan memerangi illegal fishing terjadi kekurangan kapasitas, yes. Tapi itu tidak berarti kita harus kembali ke rezim lama hanya untuk memanfaatkan kapasitas ikan kita yang berlimpah. Solusinya, kita akan mencari cara agar bisa memenuhi kapasitas itu," tegas ekonom senior, Rizal Ramli dalam pidatonya di Amsterdam, Belanda, Kamis (26/8) lalu.
Rizal menyebut seperti di Natuna, kapasitas tangkap nelayan di sana baru sekitar 9,5 persen dari total potensi penangkapan ikan lestari. Ada negara yang mengumumkan secara resmi
nine-dash line, di mana Natuna sampai Karimata termasuk di dalamnya.
"Ini jelas bukan sekadar
tactical move. Kami melihat ini lebih banyak upaya untuk melakukan
power proyection atau proyeksi kekuatan masuk ke wilayah kita," terang mantan menteri koordinator bidang maritim dan sumber daya tersebut.
Meski begitu, beber Rizal, ada yang usul agar Indonesia bekerja sama dengan negara besar. Selain diyakini akan memaksimalkan kapasitas tangkap ikan, dengan kerja sama itu mereka mengakui integritas laut Indonesia.
"Pada suatu sidang kabinet, kami menegaskan tidak ada garansi mereka akan mengakui kedaulatan wilayah laut kita walau kita memberikan kesempatan untuk eksploitasi komersial di laut Natuna. Tidak ada jaminan negara-negara yang punya kepentingan strategis akan menghentikan niatnya untuk semakin assertif menguasai wilayah kita," Rizal, menekankan.
Jika dibiarkan pendekatan komersil seperti itu, Rizal memperkirakan makin lama banyak nelayan asing berdatangan. Penetrasi mereka semakin luas. Apalagi ternyata mereka bukan nelayan biasa. Sebab kebanyakan dari mereka juga sebetulnya aparat militer atau milisi.
"Di sidang kabinet tersebut, kami katakan wilayah laut kita telah diakui oleh dunia internasional. Sudah diakui PBB, sudah diakui oleh UNCLOS. Buat kita ini berarti tidak perlu negosiasi menyangkut wilayah kedaulatan bangsa," imbuh Rizal.
Karenanya, pemerintah tidak bisa lagi membiarkan situasi di Natuna seperti selama ini. Natuna harus dimanfaatkan dengan baik agar posisi Indonesia di sana makin kuat dan mendukung integritas wilayah NKRI. Maka itulah dilakukan beberapa hal penting.
Pertama, dengan mendorong industri perikanan. Caranya, jelas Rizal, bukan kembali ke rezim yang lama. Tapi dengan meningkatkan kapasitas tangkap kapal-kapal dalam negeri.
Untuk itu, Presiden Jokowi meminta agar kapal-kapal yang izinnya belum beres segera diselesaikan.
"Ibarat kendaraan, BKPB-nya menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan. Sedangkan SIM-nya di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan," ucap Rizal.
Presiden ketika itu telah menginstruksikan agar kedua kementerian itu segera menuntaskan masalah perizinannya, agar kapal-kapal kita bisa melaut dan menangkap ikan di kawasan Natuna.
Kemudian di laut utara Jawa mulai dari Banten, Pati, Jepara hingga Jawa Timur, ada ratusan kapal kayu tradisional yang bobotnya lebih 30 DWT dengan jangkauan 100 mil‎ lebih. Selama ini mereka tidak diberi izin menangkap ikan di Kepulauan Natuna.
"Rezim yang lama hanya memberi izin kapal-kapal asing. Saya berterima kasih kepada Ibu Susi yang telah setuju memberi izin kapal-kapal kita dari pantai utara Jawa yang bobotnya di atas 30 ton untuk menangkap ikan di Kepulauan Natuna," tutur Rizal.
Ketiga, saat di kabinet juga Kemenko Maritim dan Sumber Daya di bawah kepemimpinannya pernah meminta kepada menteri BUMN agar bank-bank pemerintah memfasilitasi pemberian modal kerja bagi perusahan-perusahan perkapalan nasional.
"Tapi harus dicek dengan benar, bahwa mereka betul-betul milik nasional. Bukan yang hanya benderanya Indonesia, tapi kapalnya milik asing. Dengan cara seperti ini, kita bisa meningkatkan kapasitas tangkap kita di Kepulauan Natuna, sehingga ekonomi di sana bisa tumbuh lebih cepat," terangnya.
Keempat, juga telah diputuskan akan membuat beberapa kota ikan percontohan di Kepulauan Natuna dan Anambas. Kota-kota ikan itu akan dilengkapi
cold storage dan berbagai fasilitas lainnya. Bersama Menteri Susi, Kemenko Maritim dan Sumber Daya ketika itu juga akan membangun tempat lelang ikan seperti di Tokyo.
"Mungkin tidak atau belum sehebat itu. Tapi seperti yang Bapak Ibu ketahui,
fish market paling hebat ada di Tokyo. Namun tahukah kita, bahwa ikan yang dijual di sana sebagian besar berasal dari Indonesia?" tanya Rizal.
Berdasarkan fakta inilah, Rizal lantas berpikir untuk membuat tempat lelang ikan yang besar dan bagus di Kepulauan Natuna. Sehingga yang mau membeli ikan dari Jepang dan kawasan sekitar bisa datang ke Natuna.
Jika ini terwujud, Rizal optimistis nelayan lokal dan nasional dapat langsung menjual ikannya di tempat lelang tersebut. Selanjutnya ikan-ikan itu bisa diekspor ke seluruh dunia.
"Kami yakin, ini bukanlah mimpi. Lewat gagasan ini, mudah-mudahan ekonomi dan perikanan di Kepulauan Natuna akan hidup lebih baik," ucap Rizal.
Di luar keempat langkah tersebut, kemudian dikembangkan turisme dan oil and gas industry. Di sana ada 15 konsesi yang mandek yang harus di-
review.
"Apa karena harga di pasar internasional sedang turun atau mandek total. Kalau mandek karena harga yang sedang turun, ini akan sementara. Nanti setelah harga membaik, mereka akan beroperasi lagi. Tapi kalau memang mandek total, kita akan cabut konsesinya. Selanjutnya akan kita berikan kepada pemain-pemain baru yang profesional dan benar-benar mampu untuk mengelola migas di sana," papar Rizal.
Hal lain yang tidak kalah pentingnya menurut Rizal menyangkut konektivitas. Dulu, sebelum tahun 1980an, setiap kapal penumpang atau kargo yang masuk wilayah Indonesia wajib mampir ke Medan, Tanjung Priok, Surabaya, dan Makasar baru terus ke utara. Tapi pada akhir 1980-an, konsultan Australia menganjurkan agar mengubah rute kapal.
Mereka menyarankan melakukan deregulasi shipping. Caranya, kapal asing dan lokal tidak lagi wajib menyinggahi pelabuhan-pelabuhan di Indonesia Timur, khususnya Medan dan Makassar. Mereka boleh langsung ke Surabaya dan Jakarta.
Akibatnya, kapal-kapal tadi hanya berlabuh di Tanjung Priok, Jakarta, dan Tanjung Perak, Surabaya. Hal itu karena memang trafik kargonya lebih banyak ke Priok dan Perak. Mereka tidak lagi mau mampir di Medan dan Makassar.
Padahal, beber Rizal, saat kapal mampir ke Medan dan Makassar secara terjadwal, para petani kecil pedagang sudah mengumpulkan barangnya di pelabuhan. Dengan begitu, arus barang dari Medan dan Makassar bisa lancar. Ini sangat membantu petani dan pedagang kecil.
Tapi begitu ketentuan wajib mampir tadi dihapuskan, yang datang hanya kapal trampers yang didatangkan dari Singapura. Akibatnya industri melakukan relokasi industri dari sekitar Indonesia Timur pindah ke Surabaya.
Pelabuhan di Makassar dan Medan pun lama-lama sepi. Sedangkan Surabaya tumbuh menjadi ibukota Indonesia Timur dari segi bisnis dan perdagangan.
Dampak kebijakan ini Singapura diuntungkan karena menjadi pusat transhipment utama dan terbesar di Asia Tenggara.
"Ini bisa terjadi karena pemerintah kita sekedar menelan bulat-bulat saran konsultan Australia. Ini jelas tidak bisa dibenarkan. Belanda saja tidak sebodoh itu. Dulu, Belanda dulu dengan sengaja membangun itu supaya Makassar jadi pusat perdagangan Indonesia timur dan Medan di Utara," kritik menteri perekenomian era Presiden Abdurrahman Wahid tersebut.
Kebijakan ini yang sekarang mesti diubah. Mengutip pernyataan Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan, pola pembangunan Indonesia selama ini terlalu Jawa sentris. Akibatnya, terjadi perbedaan pembangunan ekonomi antarwilayah yang sangat besar antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur.
"Presiden ingin kita tidak boleh lagi Jawa sentris. Kita harus Indonesia sentris, salah satu caranya dengan membangun
conectivity. Membangun apa yang disebut sebagai poros maritim," tukas Rizal.
[wid]
