Upaya penghentian pencurian ikan yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah Susi Pudjiastuti dengan dukungan Angkatan Laut (AL) memberi banyak manfaat. Antara lain, ikan hasil tangkapan nelayan tradisional Indonesia jadi berlimpah.
Demikian dikatakan mantan Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Alam, Rizal Ramli dalam pidatonya pada Indonesia Intellectual Forum in Netherlands (IIFN 2017) di Vrije Universiteit, Amsterdam, Belanda, Kamis (26/8) lalu.
"Memang, sebagian langkah yang diambil kontroversial. Tetapi kadang-kadang kalau kita mau melakukan perubahan, shock therapy dan kontroversial itu perlu. Setelah itu baru kita benahi sistemnya. Karena tanpa shock therapy, tanpa tindakan kontroversi, ya business as usual saja," ujar Rizal.
Rizal menceritakan, beberapa bulan lalu ketika mengunjungi Sibolga, terungkap para nelayan di sana mendapat 200 ton per hari, tapi kini tangkapan mereka bisa mencapai 400 ton per hari. Hal menggembirakan ini juga terjadi di beberapa wilayah lain di seluruh Indonesia.
Tak jauh berbeda dengan cerita nelayan di Belawan, Sumatera Utara. Biasanya mereka harus berlayar tiga jam baru bisa menemukan ikan. Sekarang hanya satu jam bisa pulang lebih cepat dengan ikan hasil tangkapan yang banyak.
"Jadi buat nelayan tradisional, kebijakan pemerintah yang memerangi
illegal fishing sangat membantu kehidupan mereka," terang Rizal.
Rizal mengingatkan, selama puluhan tahun sumber daya alam dan laut Indonesia dicuri orang-orang asing. Mereka menggunakan kapal-kapal asing yang jumlahnya lebih dari 7 ribu unit. Indonesia dirugikan sekitar 20 miliar dolar AS per tahun. Namun sejak Menteri Susi dibantu TNI AL menghentikan pencurian besar-besaran ini dengan menangkap dan menenggelamkan kapal mereka, hasil tangkapan nelayan tradisional jadi lebih banyak. Kendati diakuinya memang terjadi kekurangan kapasitas. Potensi ikan tangkap lestari sejatinya berkisar 7,5 juta ton atau lebih.
Ada sebagian pihak yang menganggap cara menangkap dan menenggelamkan kapal asing tidak benar. Mereka berpendapat harus kembali ke rezim lama, yaitu para pemodal besar dan banyak lagi kapal asing dibiarkan masuk untuk menangkap ikan di laut Indonesia.
"Ketika sidang kabinet kami pernah tegaskan kembali bahwa kita tidak boleh kembali ke rezim lama. Syukur
Alhamdulillah, Presiden setuju. Bahwa dengan kebijakan memerangi
illegal fishing terjadi kekurangan kapasitas, yes. Tapi itu tidak berarti kita harus kembali ke rezim lama hanya untuk memanfaatkan kapasitas ikan kita yang berlimpah," Rizal, menekankan.
Rizal berpendapat, sangat tidak masuk akal melihat beberapa negara tetangga yang lautnya sedikit tapi bisa menjadi eksportir ikan terbesar ke-2 dan ke-5 dunia. Sedangkan Indonesia yang punya laut sangat luas, harus puas di posisi belasan.
"Kalau ikan-ikan kita tidak mereka curi, kita pasti bisa nomor dua atau nomor tiga. Mudah-mudahan tidak waktu terlalu lama produk ekspor ikan kita akan mencapai cita-cita itu," harapnya.
[wid]
