Dampak berubahnya rasio pembagi dana desa menyebabkan jumlah dana desa di 28 ribu desa yang masuk katagori berkembang, maju, dan mandiri akan berkurang pada 2018.
Sekjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Anwar Sanusi menjelaskan, anggaran dana desa untuk 2018 tidak bertambah yakni tetap Rp 60 triliun untuk sebanyak 74.910 desa. Namun akan ada perubahan rasio pembagi yang akan mulai diberlakukan.
"Rasio pembaginya akan berubah dari 90 banding 10 di tahun ini menjadi 80 banding 20 tahun depan," ujar Anwar dalam acara Village Development Forum and International Symposium 'Representing Village: Democracy, Autonomy, and Prosperity' di Jakarta, Jumat (25/8).
Menurut Anwar, rasio pembagi dana desa adalah 80 persen dari total dana desa akan dibagi secara merata jumlahnya ke seluruh desa. Sedangkan 20 persen sisanya akan dibagi dengan mempertimbangkan empat variabel yaitu jumlah penduduk, luas wilayah desa, kondisi kemiskinan, dan letak geografis.
Dengan berubahnya rasio pembagi dana desa tersebut otomatis akan mengubah jumlah dana desa yang akan diterima masing-masing desa.
"Otomatis desa-desa yang sudah mandiri akan berkurang dana desanya, karena akan difokuskan pada desa kategori tertinggal dan sangat tertinggal," paparnya.
Pemerintah memastikan terus mengawal misi dana desa dalam upaya pengentasan kemiskinan. Saat ini, ada sekitar 60 persen dari 74,910 desa yang masuk katagori tertinggal dan sangat tertinggal. Sementara sisanya masuk katagori desa berkembang, maju, dan mandiri.
"Yang tertinggal dan sangat tertinggal akan dapat alokasi lebih dibanding yang berkembang, maju, apalagi mandiri," jelas Anwar.
Dalam waktu dekat, pemerintah juga akan melakukan survei untuk melihat sejauhmana efektivitas dana desa dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di desa.
Terkait kegiatan Village Development Forum (VDF) digelar kerja sama antara Kemendes dengan pemerintah Australia melalui program KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan). Kegiatan turut mengundang perwakilan sejumlah negara, seperti India, Korea, Thailand, Australia, dan Jepang menjadi ajang berbagi praktik baik pengelolaan desa di setiap negara.
"Kita sharing pengalaman dalam membangun desa yang dilakukan di setiap negara, jika ada yang bagus bisa diadaptasi," jelas Anwar.
Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo meyakini bahwa melalui perubahan paradigm pembangunan nasional akan berdampak positif terhadap kesenjangan.
"Membangun dari pinggiran juga akan mengikis ketimpangan di bidang ekonomi, sosial, dan poliik antara wilayah perkotaan dan pedesaan," imbuhnya.
[ian]
