Berita

Puti Guntur Soekarno/Net

Nusantara

Pemerintah Diminta Bijak Soal Eksekusi Tanah Adat Di Cigugur

JUMAT, 25 AGUSTUS 2017 | 23:39 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemerintah harus bijak dan turut mempertimbangkan rasa keadilan bagi warga adat Sunda di Cigugur, Kuningan.

Begitu tegas anggota Komisi X DPR RI Puti Guntur Soekarno menyikapi putusan Pengadilan Negeri (PN) Kuningan yang akan mengeksekusi tanah adat di Cigugur. Rencana eksekusi ini mendapat penolakan keras dari Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) di karena tanah yang dieksekusi merupakan pusat pelestarian adat Sunda di Jawa Barat.

"Kendatipun kasus ini menyangkut gugatan hak waris yang terkesan privat, tentunya perlu dipertimbangkan kembali secara matang dan bijaksana soal dampak publiknya, bagi kelangsungan kelestarian tradisi dan identitas warga adat Sunda," ujarnya dalam keterangan tertulis kepada redaksi, Jumat (25/8).


Cucu Bung Karno ini menjelaskan bahwa kepemilikan dalam masyarakat adat memang kebanyakan bersifat komunal kolektif. Contohnya seperti motif batik atau ramuan obat-obatan yang awalnya bersifat komunal dan siapapun boleh memanfaatkan tanpa terhalang hak paten.

"Untuk itu, perlu dipertimbangkan dengan kebijaksanaan tentang eksistensi pemenuhan hak masyarakat adat Sunda di Cigugur karena hal itu juga bagian dari hak atas kebudayaan yang dilindungi," sambung legislator asal dapil Kuningan, Ciamis, Banjar dan Pangandaran itu.

Dalam menyelesaikan masalah ini, pihak-pihak terkait perlu memeriksa secara seksama dokumen otentik keberadaan tanah adat itu untuk menjadi pertimbangan.

"Kedepankan local wisdom (kearifan lokal) dalam penilaian dan pengambilan putusan, pertimbangkanlah rasa keadilan bagi masyarakat adat," imbuh politisi PDIP itu.

Bila tidak terselesaikan dengan baik, kandidat gubernur Jawa Barat ini khawatir kasus-kasus seperti itu akan menjadi preseden buruk ke depan.

"Indigenous people dengan tradisi asli perlu dilindungi sebagai cerminan melindungi segenap bangsa, tanah air tumpah darah Indonesia sebagaimana amanat dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai hukum dasar NKRI," pungkasnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya