Berita

Hukum

Wakil Ketum Gerindra: Kemenhub Sejak Dulu Memang Sarang Mafia Proyek

JUMAT, 25 AGUSTUS 2017 | 21:15 WIB | LAPORAN:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono dengan barang bukti uang sebanyak Rp 20 miliar.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono mengapresiasi kinerja komisi anti rasuah itu. Meskipun sebenarnya, KPK saat ini sedang di "obrak-abrik" oleh Pansus KPK.

"Salut untuk KPK walaupun sekarang terancam akan dikerdilkan oleh  Pansus DPR," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Jum'at (25/8).


Diduga OTT KPK Terkait dengan gratifikasi yang diterima oleh Dirjen Hubla dari Pemenang Proyek Tender Pengerukan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang.

Antonius Tonny Budiono sendiri sudah mengakui bahwa dugaan kasus gratifikasi yang menimpa dirinya merupakan perbuatan secara pribadi Dirjen Hubla. Jadi jelas tidak ada hubungannya dengan menteri perhubungan.

Arief Poyuono mengakui bahwa OTT itu tentu mencoreng kinerja Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi yang selama ini dinilai bagus. Namun dia mengaku yakin bahwa kasus itu justru membuat Kemenhub semakin bekerja keras untuk meningkatkan kinerja kementerian yang dipimpinnya. Utamanya dalam membersihkan Kemenhub dari praktik-praktik korupsi.

"Memang sejak dahulu menjadi sarang mafia proyek. Tapi saya yakin Menhub Budi Karya akan berhasil membenahi dephub menjadi departemen yang bersih dari korupsi dan pungli kedepannya," katanya yakin.

Untuk itu, lanjut Areif, diharapkan Menteri Budi mampu menemukan sebuah sistem anti korupsi yang mempuni agar Dephub bersih dari praktik haram seperti kolusi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

"Menhub harus tetap semangat dan jalan terus, percaya lah program Nawacita Pak Joko Widodo Di sektor Perhubungan akan semakin baik dan tercapai. Saya yakin Menhub bisa buat Dephub zero corruption," pungkasnya.[zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya