Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono dengan barang bukti uang sebanyak Rp 20 miliar.
Apa tanggapan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah?
Ditemui di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Jum'at (25/8), Fahri menjelaskan tak hanya Rp 20 miliar, lebih dari itupun KPK pasti mampu mengungkapnya. Karena selalu melakukan cara-cara ilegal.
"Menurut saya tidak ada SOP itu. Akhirnya keputusan MK dan UU ITE nggak dipakai akhirnya yang dipakai adalah dokumen yang tidak sah, tidak pernah ada mungkin. SOP penyadapan KPK. Sekarang KPK berani enggak terbuka? Bahwa SOP penyadapan adalah dokumen publik yang harus diungkapkan ke publik. Apa yang dia mulai, bagaimana dia mengoperasikannya harus terbuka. Kalau tidak ini klandestin, atau operasi bawah tanah. Ada kantornya KPK tapi operasi penyadapan bawah tanah," lanjutnya.
Jika KPK dibiarkan tetap berlaku demikian, publik pasti akan bertanya-tanya, mengapa KPK tak mau menangkap yang lain. KPK duga Fahri bekerja hanya berdasarkan orderan dari pihak-pihak tertentu.
"Apakah peredaran uang seperti itu di republik ini hanya kepada orang itu? Jangan-jangan itu diorder. Jangan-jangan itu ditarget. Jangan-jangan di bawah ini ada yang bermain menggunakan KPK untuk kepentingan politiknya," duga Fahri.
Fahri Hamzah dan koleganya, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon merupakan dua orang yang tergolong paling vokal dalam mengkritik KPK. Namun hingga kini mereka nampaknya masih aman-aman saja. Dipertegas soal itu, Fahri mengaku dirinya sudah seringkali dijadikan target.
"Maksudnya saya diminta kena? Ya saya kan udah berkali-kali disebut isu. Suruh Yulianis ngomong soal nama saya. Pemilu 2014, Februari, Maret nama saya disebut. Berharap nama saya hilang dari masyarakat dan enggak dipilih. Alhamdulillah rakyat pilih. Karena saya akan terus buru KPK ini," tegasnya.
Menurut Fahri, skandal KPK ini harus dibongkar. Untuk itu dia mendesak Agus Raharjo Cs untuk lebih terbuka dengan skandal aset sita, pengarahan saksi, rumah sekap dan sebagainya.
"Ini semua skandal. Jadi KPK di bawahnya ada kegiatan-kegiatan yang tidak terkontrol yang berbahaya sekali ada negara dalam negara. Lihat aja nanti kalau Pansus terus bekerja insya Allah negara dalam negara ini akan terungkap," pungkasnya.
[zul]
