Megawati Soekarnoputri/net
Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, tidak keberatan bila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuknya saat menjabat sebagai Presiden ke-5 RI "diobrak-abrik" oleh Panitia Khusus DPR RI.
"Dia (Megawati) realistis," kata Wakil Ketua Pansus KPK dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, saat ditemui di Gedung Nusantara III, Jakarta, Jumat (25/8).
Dikatakan Masinton, KPK sudah melenceng dari tujuan awal pembentukannya ketika pemerintahan Megawati mendirikannya 15 tahun silam. Megawati sendiri menyadari kenyataan tersebut.
"Yang lain saja sudah menyadari. Ukurannya sudah 15 tahun, indeks korupsi kita begini-begini saja, jauh di bawah Malaysia, rangking kita begitu-begitu saja, 90-100. Sudah 15 tahun loh," tambahnya.
Masinton membandingkan KPK dengan komisi serupa yang dimiliki Hong Kong. Lembaga itu dibentuk pada 1974, memperbaiki sistem pemberantasan korupsi sampai sistem itu benar-benar kokoh.
"Institusi-institusi yang korup itu (di Hong Kong) dibersihkan. Dia fokus, KPK-nya Hong Kong fokus," imbuh Masinton.
Masinton mempertanyakan KPK RI yang seakan hanya mau mengusut kasus-kasus korupsi bidang tertentu.
"Apa pernah KPK masuk ke sektor pengelolaan tambang, migas, yang banyak potensi kebocoran keuangan negara? Di sana potensi kerugian negara mencapai Rp15 ribu triliun, itu hilang dari pajak dan royalti hasil dari pengelolaan tambang dan SDA. KPK pernah masuk ke sana untuk mencegah kebocoran itu? Enggak pernah," sesalnya.
Masinton menilai KPK telah gagal dalam membangun sistem anti korupsi. Pada dasarnya, KPK dibentuk untuk meningkatkan daya guna dan hasil pemeberantasan korupsi.
"Mendayagunakan itu adalah kepolisian dan kejaksaan yang sudah lebih dulu ada dan bisa memberantas korupsi. Meningkatkan hasil guna, mampu membangun sistem antikorupsi sehingga kebocoran negara bisa diminimalisir dan penerimaan negara mampu dioptimalkan," demikian Masinton.
[ald]
