Fahri Hamzah: Sekarang Partainya Jokowi Maunya Apa?

Realisasi dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pengganti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tergantung pada kesadaran Presiden RI Joko Widodo.

"Tergantung presidennya, sadar enggak ini ada masalah?," kata Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/8).

Jadi, lanjut Fahri, jika memang Presiden Jokowi menganggap bahwa ada masalah dalam pemberantasan korupsi, dimana setiap hari ada saja orang yang ditangkap oleh KPK, maka kata Fahri Jokowi akan mengeluarkan Perppu KPK. Namun sebaliknya, jika Jokowi menganggap bahwa tidak ada masalah, maka Jokowi dituding Fahri sedang berpolitik.

"Kalau presiden menganggap ini ada masalah, gimana itu di depannya ada dirjen ditangkap katanya 20 miliar. Saya punya Dirjen, ini Menteri, masa enggak tahu ada kegiatan ilegal?‎ Dirjen saya. Ini banyak masalah lho, Bapak presiden," sindir Fahri.

Lebih lanjut Fahri juga mengaku heran dengan sikap Jokowi yang tak kunjung berani untuk membongkar kasus-kasus korupsi. Menurut Fahri seharusnya Jokowi sudah menetapkan kondisi darurat korupsi yang perlu ditangani secara luar biasa.

"Kalau berani presiden mengatakan, ini darurat korupsi. Kenapa selama ini KPK yang ngomong? Kenapa enggak presiden? Presiden kemana-mana bilang, 'wong kita ga ada korupsi'. Lah buktinya orang ditangkap tiap hari, gimana sih? Ini kaya orang bingung. Yang satu bilang banyak maling, yang satu bilang nggak ada apa-apa karena kita anti korupsi. Banyak masalah ini," ketus Fahri.

Fahri mengatakan rekomendari Pansus KPK agar presiden mengeluarkan Perppu tidak  bersifat mengikat. Namun Fahri mengingatkan Jokowi pasti menerima konsekuensi politik.

"Soal mengingat ga mengikat kan itu politik, kalau presiden tidak melaksanakan ada konsekuensi biasa saja, konsekuensi politik. (Konsekuensinya) ya politik aja. Partai politiknya mau apa? Kita tunggu aja. Ini kan politik, bukan soal hukum," demikian Fahri.[san]