Wakil Ketua MPR RI Mahyudin membuka Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada 400 mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Kalimantan Timur di Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda (Kamis, 24/8).
Mahyudin menjelaskan mengapa sosialisasi Sosialisasi Empat Pilar MPR yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika perlu dilakukan. Sosialisasi adalah salah satu tugas MPR RI sesuai UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).
Menurutnya, kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan MPR sudah berganti nama dari Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara menjadi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Perubahan itu adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang MPR mamakai istilah Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Menyusul adanya kelompok masyarakat yang mengajukan judicial review atas frasa Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.
"Dulu saya mendapat penataran P4. Tetapi apa yang dilakukan MPR sekarang bukan untuk menyampaikan penataran seperti dahulu, tapi mengingatkan kembali kalau kita memiliki nilai-nilai luhur peninggalan nenek moyang yang harus terus dijaga, dirawat dan dilestarikan," jelasnya.
Mahyudin mengatakan bahwa sosialisasi empat pilar dibutuhkan karena masuknya nilai-nilai asing ke Indonesia berjalan terus-menerus melalui berbagai media. Karena itu, MPR merasa perlu untuk menyosialisasikan empat pilar agar keutuhan NKRI bisa terjaga. Apalagi saat ini banyak muncul kelompok masyarakat yang hendak memerdekakan diri dari NKRI.
Yang terpenting dari upaya sosialisasi yang dilakukan MPR adalah bagaimana rakyat Indonesia bisa kembali memahami kembali Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa. Ini sangat penting di saat pasca Reformasi bergulir tidak lagi memahami, mempelajari apalagi mengimplementasikan Pancasila dan nilai luhur bangsa. Ditambah lagi berbagai konflik sara pra dan pasca Pilkada DKI Jakarta yang sudah dalam taraf mengkhawatirkan dan menganggu persatuan bangsa.
"Pemahaman Pancasila dan nilai luhur bangsa saat ini jauh berbeda dengan masa lalu. Saat ini sosialisasi oleh MPR dilakukan dengan berbagai metode seperti melalui seni budaya, outbound untuk para mahasiswa, lomba cerdas cermat untuk pelajar SLTA, berbagai seminar dan diskusi serta training of trainers untuk para profesional dan akademisi," paparnya.
Yang diharapkan MPR pasca selesai mengikuti sosialisasi para peserta mampu memahami. Dilanjutkan dengan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari serta memberikan pemahaman kepada lingkungan masing-masing.
"Kami bersyukur bahwa Pancasila kini sudah banyak dibicarakan, dipahami kembali oleh seluruh rakyat Indonesia. Ini sangat luar biasa, sebab metode yang dilakukan tidak ada sama sekali indoktrinasi dan pemaksaan. Yang ada, rakyat Indonesia menyadari dengan kesadaran tinggi pentingnya Pancasila dan nilai luhur bangsa untuk persatuan dan kesatuan bangsa," ujar Mahyudin.
Dia pun mengingatkan bahwa salah satu hal yang paling banyak menjadi perdebatan yang perlu diwaspadai adalah fenomena pemilihan kepala daerah. Banyak sekali isu suku, agama, ras dan antar golongan (sara) yang dilontarkan untuk saling menjatuhkan.
"Ini yang harus dicamkan. Setiap agama mengajarkan untuk menjalankan segala perintah Tuhan melalui kitab suci-Nya. Contoh Islam, bukan rasis jika Islam memilih calon pemimpin yang beragama Islam sebab itu adalah perintah agamanya, tapi menjadi salah jika kita melarang orang untuk mencalonkan diri dan menjatuhkannya dengan memakai isu sara," demikian Mahyudin.
[wah]
