Pemerintah Jokowi Jangan Terus Berbohong Soal Kejelasan Angka Kemiskinan

Pemerintah dinilai kurang terbuka dalam perhitungan seberapa besar angka kemiskinan di negeri ini.

Penilaian itu disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan menyikapi pidato kenegaraan Presiden RI Joko Widodo di sidang tahunan MPR RI beberapa waktu lalu. Saat itu, Jokowi mengklaim bahwa angka kemiskinan di Indonesia menurun.

"Sebaiknya, pemerintah terbuka dan tidak menutup mata terkait perhitungan kejelasan angka kemiskinan, apa parameternya dan bagaimana cara menghitungnya. Apakah sama antar suatu daerah dengan daerah lain?" Ujarnya kepeda Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (24/8).

Saat ini, lanjutnya, pertumbuhan belum diikuti dengan perbaikan. Utamanya ditingkat kemiskinan. Nah, untuk memperkecil lebarnya ginie ratio pada pada tahun 2018, politisi Partai Gerindra ini memberikan catatan. Sebab menurutnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas itu pada akhirnya akan diukur dari seberapa jauh ia mampu membebaskan rakyat dari kemiskinan dan ketimpangan.

Data terakhir menunjukkan bahwa, lanjutnya, angka kemiskinan bertambah 6.900 jiwa dan angka ketimpangan masih ada di angka kuning yaitu 0,39 yang berarti bahwa ada 1 persen orang yang menguasai 39 persen pendapatan nasional.

"Artinya, yang kaya tetap makin kaya. Yang miskin tetap makin miskin. Dan ini sumbernya pada sistem ekonomi yang tidak sesuai dengan semangat konstitusi," imbuhnya.

Untuk itu, menurut dia sebaiknya pemerintah tidak boleh ragu-ragu untuk turun tangan dan membantu pertumbuhan ekonomi agar segera keluar dari middle income trap, bukan ekonomi diserahkan ke negara.

"Kalau swasta sudah ada yang kuat, ya silahkan. Tapi harus ada beberapa hal di ekonomi kita yg tidak bisa diserahkan ke swasta, minimal diatur secara ketat oleh pemerintah. Ekonomi harus untuk rakyat, bukan rakyat untuk ekonomi. Pemerintah yang pelopor dan pemerintah yang membuka jalan, pemerintah yang berpihak dan pemerintah yang memberdayakan," demikian Heri.[san]