Kementerian Pendidikan dan kebudayaan menilai pemerintah daerah telah melanggar Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasalnya, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pendidikan masih sangat kecil.
Hal itu dikatakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi di Jakarta kemarin. Ia mengeÂluhkan kecilnya alokasi APBD untuk pendidikan.
Menurut dia, banyak daerah mengalokasikan anggaran penÂdidikan kurang dari 20 persen dari (APBD). Padahal, hal ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
"Kalau mau jujur pemda UU Sistem Pendidikan Nasional semua," kata Muhadjir.
Menurut data Neraca Pendidikan Daerah (NPD) tahun 2016 lalu, sebut Muhajir, hanya Provinsi DKI Jakarta yang mengalokasikan anggaran penÂdidikan di atas 20 persen.
"Provinsi DKI Jakarta anggarkan APBD untuk pendidikan 22 persen, Kalimantan Selatan 9 persen, Jawa Timur kurang dari 2 persen. Papua paling kecil," kata Muhadjir.
Lima daerah teratas dengan alokasi dana pendidikan tertinggi di Indonesia antara lain, DKI Jakarta 22,3 persen, Kalimantan Selatan 9,8 persen, Yogyakarta 9,7 persen, Kepulauan Riau 9,6 persen, dan Maluku Utara 9,2 persen.
Sementara, daerah dengan alokasi dana pendidikan terendah, yakni Jawa Timur 1,7 persen dan Papua 1,4 persen. Untuk NPD lengkap bisa diakses http://npd.data.kemdikbud.go.id/.
Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan minimal dialokasikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD.
Selain dana pendidikan, Muhajir juga memastikan tak ada nilai-nilai komunisme daÂlam nota kesepahaman dengan Vietnam.
Menurut Muhadjir, kesepakaÂtan kedua negara soal pendidikan hanya untuk meningkatkan kualitas guru dan siswa antar negara dengan sharing pengalaman.
"Saya pastikan tak ada nilai-nilai komunisme dalam nota kesepahaman dengan Vietnam," kata Muhadjir.
Diketahui, Pemerintah Indonesia melaksanakan penandaÂtanganan nota kerja sama di seÂjumlah sektor dengan Vietnam. Penandatanganan dilaksanaÂkan ketika kunjungan kerja General Secretary of the Party, Socialist Republic of Vietnam atau Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, Nguyen Phu Trong ke Istana Presiden.
Ada lima nota kerja sama yang ditandatangani oleh masing-masing menteri terkait. Salah saÂtunya, kerja sama di bidang penÂdidikan. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dilaksanaÂkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Vietnam.
Muhadjir menyebut, ada lima kerja sama di bidang pendidikan yang telah diteken perwakilan kedua negara yaitu tukar pengalaman dalam quality insurance, pertukaran pengalaman dalam kualitas guru dan pelajar, perÂtukaran kurikulum, pertukaran kebudayaan, serta kerja sama di bidang pengembangan laboÂratorium.
"Jadi lebih banyak benchmarking sesama anggota ASEAN. Saya sekarang kan President South East Asian Ministry of Education Association. Jadi nanti akan terkoneksi ke orÂganisasi itu, Vietnam salah satu anggotanya," kata dia.
Presiden Joko Widodo menyebut pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, Nguyen Phu Trong, di Istana Merdeka, berlangsung terbuka dan produktif. Selain soal pendidikan, pembahasan memfokuskan pada tiga isu utama, peningkatan kerja sama di biÂdang maritim dan perikanan, peningkatan kerja sama di bidang perdagangan dan investasi, serta membahas isu kawasan.
"Di bidang maritim dan periÂkanan, Indonesia dan Vietnam sepakat mempercepat proses perundingan dilimitasi batas zona ekonomi ekseklusif kedua negara. Di bidang perikanan kedua negara sepakat untuk meninÂdaklanjuti usulan Indonesia bagi dicapainya sustainable fisheries dan kerjasama mengatasi Illegal Unreported and Unregulated Fishing," kata Jokowi dalam pernyataan pers bersama.
Terkait kerja sama perdagangan dan investasi, dalam tiga tahun terakhir nilai perdagangan kedua negara terus meningkat. Kedua pemimpin telah membaÂhas berbagai langkah dan inisiÂatif baru agar target perdagangan sebesar 10 miliar dollar AS dapat dicapai.
"Sebagai negara kunci dan produsen utama lada serta karet di dunia, kita juga bersepakat untuk mengambil langkah konkrit dalam pengelolaan dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kualitas kedua komoditas tersebut," kata dia.
Sedangkan di bidang investasi, Jokowi mengharapkan investor Indonesia di Vietnam mendapatkan perlindungan dan difasilitasi. Kedua pemimpin ini juga bertukar pikiran tentang kawasan, khususnya ASEAN yang memasuki usia ke-50, serta menekankan persatuan dan sentralitas ASEAN, pentingnya kerja sama mewujudkan visi masyarakat ASEAN tahun 2025.
"Kita juga menyambut baik kemajuan yang dicapai dalam kerangka code of conduct yang akan menjadi dasar yang kuat pengaturan norma konprehenÂsif di laut Cina Selatan. Kita juga sepakat untuk menjadikan ASEAN sebagai motor bagi terÂciptanya perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan kawasan," tutur dia.
Saat ini, Vietnam menjadi Ketua APEC dan akan menjadi tuan rumah KTT APEC pada November nanti. Dan Indonesia memberikan dukungan bagi kekuatan Vietnam. ***
