Berita

Net

Politik

Surat Suara Jadi Pintu Masuk Kecurangan Pemilu

KAMIS, 24 AGUSTUS 2017 | 05:43 WIB | LAPORAN:

Komisi II DPR mewanti-wanti terjadinya kecurangan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Salah satunya melalui surat suara.

"Pintu masuk untuk terjadinya kecurangan pada tingkat pertama adalah kelebihan surat suara pemilu. Ini adalah yang perlu kita cermati," ujar anggota Komisi II Luthfi Andi Mutty kepada redaksi, Kamis (24/8).

Menurutnya, ada banyak modus terkait manipulasi surat suara. Salah satunya adalah proses pencetakan yang dari waktu ke waktu selalu menggunakan jasa perusahaan tertentu.


"Informasi yang berkembang, perusahaan itu membanting harga tetapi dia mencetak surat suara yang lebih. Kemudian kelebihan surat suara itu dijual kepada pasangan tertentu," beber Luthfi.

Maka itu, dia berpandangan perlunya antisipasi terhadap hal semacam tersebut.

"Perlu sanksi hukum jika ada surat suara yang berlebih dengan alasan tidak jelas. Beri sanksi pidana dan administrasi," kata Luthfi.

Selain modus tersebut, ada juga modus kecurangan lain, misalnya pada saat perhitungan suara selalu terjadi listrik padam.

"Setiap mati lampu pasti kotak suara hilang. Ini sudah dilaporkan ke penegak hukum, Bawaslu tapi tidak pernah ditindaklanjuti," ujar Luthfi.

Lebih jauh, lanjut Luthfi, yang diperlukan adalah tekad mewujudkan pelaksanaan pemilu yang semakin baik dari waktu ke waktu. Itulah mengapa UU Pilkada dan UU Pemilu memberikan penguatan pada Bawaslu dan Panwaslu untuk melakukan langkah-langkah antisipasi terjadinya kecurangan.

"Sehingga menghasilkan pemerintahan yang legitimate. Pemerintahan yang memberikan harapan kepada masyarakat," tegas politisi Partai Nasdem tersebut. [wah]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ini Pesan SBY untuk Pemerintahan Prabowo soal Langkah Stabilisasi Ekonomi

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:45

Pengusaha Perikanan jadi Tersangka Kasus Alih Fungsi Lahan di Batang

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:19

Atlet Terbaik Taekwondo Asia Siap Tampil di Jakarta pada Agustus Mendatang

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:55

SBY: Masih Tersedia Opsi dan Solusi dari Otoritas Moneter dan Fiskal Kita

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:31

Reformasi MBG dan Menjaga Asa Prabowo

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:02

Program MBG Jangan Dihancurkan Gegara Tata Kelola Bermasalah

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:42

Danantara Perkuat Fokus Bisnis Telkom Lewat Pemangkasan Anak Usaha

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:21

Said Didu soal Kasus BGN: Prabowo Betul-betul Dikhianati

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:07

Kapuspen TNI: Media Miliki Peran Strategis Mencerdaskan Bangsa

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:50

DPD Minta Dapur MBG yang Sudah Berjalan Jangan Diputus Mendadak

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:30

Selengkapnya