Panitia Khusus (Pansus) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didorong untuk ikut memanggil Presiden Joko Widodo.
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah lebih setuju Jokowi dihadirkan ketimbang harus memanggil pimpinan di lembaga antirasuah.
"Saya sendiri seharusnya presiden dihadirkan," tegasnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu (23/8).
Pemanggilan terhadap Presiden Jokowi itu menurutnya perlu dilakukan agar DPR dapat mendalami apa alasan dari KPK yang selama ini bekerja tanpa berkoordinasi dengan RI 1 itu.
"(Pansus KPK perlu mengetahui) bagaimana tanggapan presiden. Apakah memang menurut presiden wajar ada lembaga yang bekerja, satu sisi presidennya ngomong kemana-mana kita anti korupsi tapi orang ditangkap ada setiap hari."
"Apa nggak ganjil di kepala presiden? Terus fungsi presiden dalam memberantas korupsi apa? Wong tiap hari ada korupsi kok. Apa boleh presiden mengatakan saya punya prestasi memberantas korupsi? Buktinya tiap hari ada kok. Nah yang kayak begini kalau menurut saya sih angket seharusnya juga manggil presiden," sambung Fahri.
Presiden dinilainya tak tahu apa saja langkah atraktif KPK. Sementara, presidenlah yang disumpah di hadapan rakyat untuk bertanggung jawab atas jalan negara ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
"Ini ada apa? Presiden sadar nggak kalau ini ada elemen yang bekerja di bawah dia, tanpa koordinasi, nangkep sana sini presidennya bengong jadi konsumen," lanjutnya.
Padahal, kata Fahri, banyaknya penyelenggara negara yang ditangkap sedikit banyak berpengaruh terhadap kredibilitas negara di mata dunia internasional. Sebab, jika Indonesia diisukan sebagai negara terkorup seperti selama ini, maka investor dari luar negeri tak akan mau menanamkan uang mereka.
"Investasi nggak datang yang diminta bertanggungjawab siapa? KPK? Nggak ada KPK diminta pertanggungjawaban soal itu. Itu tanggungjawab presiden. Tapi pertanyaannya presiden sadar nggak dengan ini? Saya malah di ujung setelah semua temuan lengkap ya presiden harus ditanya. Presiden mau kemana," jelasnya.
Dipertegas kapankah waktu pemanggilan Pansus KPK terhadap Presiden Jokowi itu, Fahri bilang setelah Pansus menghadirkan KPK.
"Setelah manggil KPK menjelang keputusan, rekomendasi. Presiden ditanya, sampean mau kemana dg keadaan ini? Bapak mau lolos kontrol terus tiap hari keadaan begini," katanya.
Dijelaskannya bahwa berdasarkan konstitusi, angket DPR merupakan bentuk pengawasan tertinggi di negeri ini. Untuk itu, Fahri mengingatkan, jika nanti dipanggil Pansus KPK, Jokowi harus hadir dan tidak boleh diwakili oleh seorang menteri.
"Oh ndak (boleh diwakili, red) dong. (Presiden) harus ditanya dalam pemeriksaan. Sebab jangan-jangan, saya ada kecurigaan ya. Jangan-jangan presiden gak mau tahu dengan operasi KPK. Terserah mau ditangkap, mau apa."
"Wah itu kalau terjadi bahaya. Bisa dibilang presiden lepas tangan terhadap pertangungjawaban pemberantasan korupsi dan ini bisa merupakan satu kesalahan fatal. Karena tidak boleh ada satupun lembaga negara yang beroperasi di dalam tubuh pemerintahan kita, terutama yang ada di kamar eksekutif, yang tidak dalam kendali presiden," pungkasnya.
[sam]
