Berita

Enggartiasto Lukita/net

Pertahanan

Enggartiasto: Barter Sawit Dengan Sukhoi Akan Memberi Keuntungan

SELASA, 22 AGUSTUS 2017 | 16:24 WIB | LAPORAN:

Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, memastikan Indonesia memiliki sejumlah komoditas unggulan yang bisa dijadikan imbal beli atau barter untuk pesawat tempur Sukhoi SU-35. Salah satunya, minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO).

Enggar menjelaskan, Indonesia menawarkan CPO dalam proses negosiasi mengingat pangsa pasar minyak kelapa sawit Indonesia terbesar di dunia, bahkan berada di atas Malaysia.

"Di sana saya bertemu pengusaha komoditas minyak kelapa sawit, mereka saya yakinkan bahwa produksi kita tidak kotor, produk kita is the best," ujar Enggar saat ditemui di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (22/8).


Selain CPO, Enggar juga menawarkan furnitur dan produk industri pertahanan, baik dari Pindad, PT Dirgantara dan PAL, untuk bisa menjadi pilihan dalam proses transaksi pemerintah Indonesia dengan Rusia saat pembelian Sukhoi SU-35.

"Kami akan lebih melihat mana yang memiliki nilai tambah. Berapa nilai tambahnya tentu akan dilihat dari masing-masing komoditi. Tetapi, yang pasti kita mendapat dua keuntungan. Pertama dari sisi neraca perdagangan kita, dan kedua ebitda value itu sendiri bagi perusahaan, yang ujungnya kita terima pajak," ujar Enggar.

Pemerintah segera melakukan barter sejumlah komoditas dengan 11 pesawat Sukhoi SU-35 dari Rusia.Pesawat Sukhoi dari hasil barter tersebut akan dipakai untuk menggantikan armada F-5.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyatakan dukungannya terhadap rencana barter tersebut  karena akan memberi kepastian penjualan CPO ke luar negeri, terutama ke Rusia. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya